Soal Tuntutan Pengemudi Ojek "Online", Menhub Tegaskan Tak Akan Terbitkan Aturan Baru

Kompas.com - 26/04/2018, 09:29 WIB
Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi ketika ditemui Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (18/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi ketika ditemui Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, pemerintah terus mencari jalan untuk memenuhi tuntutan pengemudi ojek online.

Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan ojek online di depan gedung DPR/MPR, beberapa hari terakhir ini, tuntutan yang diajukan, yakni pengakuan legal atas eksistensi ojek online sebagai moda transportasi nasional, kenaikan pendapatan pengemudi, dan perlindungan hukum.

"Saya pikir, pemerintah terus mencarikan jalan. Namun, ya, enggak dengan (penerbitan) regulasi baru. Sebab, yang namanya regulasi itu justru membuat hal-hal yang ingin kita capai menjadi tidak tercapai," ujar Budi saat dijumpai di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (25/4/2018).

Baca juga: Komisi V: Pemerintah Perlu Atur Kontrak Kerja Perusahaan Ojek "Online"

Khusus untuk tuntutan kenaikan pendapatan pengemudi ojek online, Menhub mengakui bahwa perusahaan ojek online belum memenuhi imbauan pemerintah untuk menaikkan tarif per kilometer.

Saat ini, tarif per kilometer yang dipatok perusahaan Rp 1.600.

Tuntutan pengemudi, perusahaan menaikkan sampai ke angka Rp 3.000 hingga Rp 4.000 per kilometer.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Kemenhub sudah mengalkulasi besaran ideal tarif per kilometer, yakni Rp 2.000.

Baca juga: Komisi V DPR Janji Segera Tuntaskan Polemik Ojek "Online"

"(Perusahaan ojek online) belum memenuhi ini. Ya, kami akan terus mengajak mereka bicara. Insya Allah dalam waktu-waktu dekat ini," ujar Menhub.

"Soal tarif, kami akan konsentrasi ke sana. Sebab, dari tarif ini, mereka (pengemudi ojek online) mendapatkan kesejahteraan. Dari tarif jugalah tercipta suatu ekuilibrium antara pengemudi dan pengguna jasa angkutan," lanjutnya.

Saat disinggung tuntutan pengemudi ojek online yang lain, Budi tidak menjawab spesifik. Namun, ia berjanji menjembatani tuntutan para pengemudi ojek online.

Kompas TV Mogok massal yang dilakukan pengemudi ojek online membuat pelanggan kesulitan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Nasional
Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Nasional
Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Nasional
KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

Nasional
Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Nasional
Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Nasional
Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Nasional
Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.