Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingatkan Pemerintah Daerah Tak Cuma Kejar Piala dan Medali

Kompas.com - 25/04/2018, 21:07 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, prestasi pemerintah daerah penting sebagai bukti kinerja kepala daerah dalam mengurus wilayahnya. Namun, yang jauh lebih penting adalah kesejahteraan masyarakatnya.

"Suatu daerah tentu penting mengumpulkan segala macam medali dan piala (tetapi) bagaimana kemakmuran, kemajuan daerah itu, kemajuan ekonominya dapat berfungsi sebaik-baiknya," kata Kalla di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Pemerintah Daerah Didorong Lebih Berperan dalam Redistribusi Guru)

Meski, kata Kalla, daerah yang berprestasi tersebut bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya.

"Contoh kepada daerah yang lain, bagaimana pengelolaan daerah itu, sesuai dengan haknya sebagai daerah otonom," kata dia.

Sebelumnya, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kudus menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kinerja terbaik tingkat nasional selama tiga tahun berturut-turut, pada 2014, 2015, dan 2016.

Keduanya mendapatkan tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/TK Tahun 2018.

Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada tujuh kepala daerah terbaik dengan kinerja terbaik nasional pada 2016.

(Baca juga: Menkeu Apresiasi Pemerintah Daerah yang Raih WTP 5 Tahun Berturut-turut)

Ketujuh kepala daerah tersebut mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keppres Nomor 25/TK Tahun 2018.

Para penerima antara lain Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Bupati Kuningan Acep Purnama, Bupati Bulukumba AM Sukri A Sappewali.

Kemudian, Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, Wali Kota Pare-pare Taufan Pawe.

Dalam rangka peringatan hari otonomi daerah yang ke-22 tahun 2018, Kemendagri juga melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPD) 2017.

EKPD tersebut berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016.

(Baca juga: Pemerintah Daerah Diminta Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan)

Kemendagri kemudian menetapkan tiga provinsi, sepuluh provinsi, dan sepuluh kabupaten/kota berprestasi kinerja tinggi secara nasional.

Adapun penerima penghargaan tingkat provinsi adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Untuk tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Sidoarjo, Tulungagung, Karanganyar, Banyuwangi, Malang, Pasuruan, Kuningan, Kudus, Bulukumba, Bone.

Kemudian untuk tingkat kota, adalah Kota Malang, Makassar, Surabaya, Blitar, Gorontalo, Semarang, Bandung, Tangerang, Samarinda, Pare-pare.

Kompas TV Adanya sejumlah kasus korupsi ini membuktikan begitu rentannya terjadi praktik korupsi dalam dinasti politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com