Kompas.com - 25/04/2018, 18:57 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

JAKARTA. KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sistem jaminan sosial di Indonesia sudah lebih besar dibandingkan beberapa negara besar lainnya.   

"Mungkin tidak banyak bangsa besar yang mempunyai sistem jaminan sosial yang sebesar kita," ujarnya di saat membuka seminar ketenagakerjaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Masalah Duo BPJS di Mata Wapres...)

Di bidang kesehatan, peserta jaminan sosial yang menjadi peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 187,9 juta orang, atau 72,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Di bidang perlindungan ketenagakerjaan, peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 25,6 juta orang. Data ini adalah data per 31 Desember 2017 lalu.

Sementara itu, kata Kalla, program jaminan kesehatan milik Amerika Serikat yang dikenal dengan Obama Care hanya mencakup sekitar 20 juta orang saja.

"Kita kalau digabung antara ketenagakerjaan dan kesehatan tentu jauh lebih besar dari pada itu semua," kata Kalla.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: JK Ingatkan BPJS Ketenagakerjaan, Dana Melimpah Tak Berarti Kaya)

Namun, soal kualitas, Kalla memuji jaminan sosial di negara-negara Skandinavia. Menurutnya, majunya jaminan sosial di negara-negara tersebut juga tak lepas karena jumlah penduduknya yang tak banyak hanya sekitar 5-7 juta orang.

"Tetapi memberikan jaminan sosial kepada penduduk negara dengan 260 juta itu tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Obama Care saja untuk kesehatan itu hanya paling 20 juta," kata dia.

Lantaran besarnya peran BPJS dalam sistem jaminan sosial di Indonesia, Kalla menilai duo BPJS perlu mendapatkan perhatian semua pihak.

Baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, punya masalah yang beragam. Kalau BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran, BPJS Ketenagakerjaan justru punya banyak dana dari iuran para pekerja.

(Baca juga: BPJS Kesehatan Tingkatkan Mutu Layanan Faskes Tingkat Pertama)

Meski begitu, Kalla mengingatkan bahwa dana melimpah bisa jadi masalah bila BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mengelolanya dengan baik.

Oleh karena itu, ia meminta agar dana tersebut bisa dikelola dengan diinvestasikan lebih baik sehingga punya manfaat dalam jangka panjang untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

Nasional
Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.