Kompas.com - 25/04/2018, 18:54 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui usai jamuan makan siang bersama Presiden RI Joko Widodo di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (6/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui usai jamuan makan siang bersama Presiden RI Joko Widodo di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terus-terusan bergantung dengan pemerintah pusat.

Padahal, kata Kalla, tujuan otonomi daerah adalah memberikan kewenangan dan kemandirian kepada daerah untuk mengurus wilayahnya.

"Jangan semuanya juga ingin otonomi, tapi ketergantungan lebih banyak kepada pusat," kata Kalla di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Kalla juga mengingatkan agar daerah tidak lupa dengan kewajibannya untuk menyejahterakan masyarakat di daerah.

"Minta diberikan kewenangan, tapi tidak melaksanakan kewajiban," kata dia.

(Baca juga: KPK dan Mendagri Ingatkan Calon Kepala Daerah Hindari Konflik Kepentingan)

Kalla mengatakan, meski daerah punya otoritas atau hak untuk mengelola daerahnya, tetapi daerah juga tetap punya tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kewenangan artinya mempunyai hak, tetapi juga sekaligus kewajiban," kata Kalla.

Kalla menambahkan, pemerintah pusat hanya akan memberikan arahan-arahan agar daerah juga sesuai dengan program pemerintah.

"Sebagai negara kesatuan tentu pusat tetap memberikan arahan-arahan dan petunjuk supaya negeri ini tetap menjadi suatu negara kesatuan yang sama," kata dia.

(Baca juga: Mendagri Ingatkan Calon Kepala Daerah di Jabar Jauhi Korupsi)

Kalla pun berharap pelaksanaan otonomi daerah ke depan akan semakin matang dan berdampak positif.

"Kami selalu mengadakan evaluasi-evaluasi agar keberhasilan pemerintah tetap berjalan," kata dia.

Kompas TV Adanya sejumlah kasus korupsi ini membuktikan begitu rentannya terjadi praktik korupsi dalam dinasti politik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Nasional
Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Nasional
PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

Nasional
Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Nasional
HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

Nasional
Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Nasional
Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Nasional
Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Nasional
Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Nasional
Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Nasional
Pemerintah Susun 'Road Map' Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Pemerintah Susun "Road Map" Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Nasional
Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.