Pimpinan Komisi II Sepakat Parpol Dilarang Rekrut Caleg Mantan Napi Korupsi

Kompas.com - 25/04/2018, 17:18 WIB
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria setuju dengan opsi kedua yang ditawarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Nah itu juga bisa jadi jalan tengah. Kita setuju. Itu bijak. Supaya tidak melanggar UU, di PKPU bisa diatur. Bisa saja diberikan kewenangan pada parpol," ujar Riza saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Pencabutan Hak Politik dan Larangan Napi Korupsi Nyaleg Bisa Jadi Peringatan Tegas)

Opsi kedua tersebut memberikan syarat kepada partai politik melakukan rekrutmen caleg yang bersih.

Riza menilai, opsi pertama, yakni larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019, berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu).

Sebab, Pasal 240 UU Pemilu menyebutkan, seorang mantan terpidana yang dipidana lima tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama ia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana.

Partai politik (parpol), kata Riza, memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem perekrutan yang lebih baik.

Sehingga, parpol juga bertanggungjawab bila suatu saat nanti calegnya tersangkut kasus hukum, seperti misalnya kasus korupsi.

"Jadi jangan dilarang, tapi dilempar ke partai. Karena partai yang bertanggung jawab, orang itu baik atau tidak baik," kata Riza.

(Baca juga: PSI Anggap Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Sebuah Langkah Progresif)

 

Namun, Riza tak sepakat jika dalam PKPU tersebut diatur juga mengenai sanksi bagi parpol yang mengajukan caleg mantan narapidana korupsi.

Sebab, kata dia, ketentuan soal sanksi bagi parpol tidak diatur dalam UU Pemilu. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak bisa diatur dalam PKPU.

"Ya enggak bisa, karena itu kan enggak diatur di UU. Jadi hanya berupa imbauan, penekanan, penegasan. Tidak ada konsekuensi bagi partai kalau tidak menjalankan. Nanti kan partai sendiri yang menilai apakah orang ini baik atau tidak baik," tuturnya.

Kompas TV KPU sedang melakukan uji publik terhadap pasal untuk melarang narapidana korupsi jadi caleg.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE STREAMING: Jokowi Umumkan Nama Menteri dan Kabinet

LIVE STREAMING: Jokowi Umumkan Nama Menteri dan Kabinet

Nasional
Polri Tegaskan Pelemparan Bom Molotov di Kantor LBH Medan Tak Terkait dengan Meninggalnya Aktivis Golfrid Siregar

Polri Tegaskan Pelemparan Bom Molotov di Kantor LBH Medan Tak Terkait dengan Meninggalnya Aktivis Golfrid Siregar

Nasional
Eks Menlu Retno Marsudi Turut Merapat ke Istana Jelang Pelantikan

Eks Menlu Retno Marsudi Turut Merapat ke Istana Jelang Pelantikan

Nasional
Istri Mantan Menkop Puspayoga Datangi Istana Jelang Pelantikan Menteri

Istri Mantan Menkop Puspayoga Datangi Istana Jelang Pelantikan Menteri

Nasional
Eks Mendikbud Muhadjir Effendy Datangi Istana Jelang Pelantikan Menteri

Eks Mendikbud Muhadjir Effendy Datangi Istana Jelang Pelantikan Menteri

Nasional
Mampukah Kabinet Baru Tancap Gas?

Mampukah Kabinet Baru Tancap Gas?

Nasional
Ditugaskan Jokowi Urus Perdagangan, Siapa Agus Suparmanto?

Ditugaskan Jokowi Urus Perdagangan, Siapa Agus Suparmanto?

Nasional
Para Menteri Lama yang Bakal Eksis di Kabinet Kerja Jilid 2

Para Menteri Lama yang Bakal Eksis di Kabinet Kerja Jilid 2

Nasional
Profil Singkat Zainudin Amali, Kader Golkar yang Diminta Urus Pemuda dan Olahraga

Profil Singkat Zainudin Amali, Kader Golkar yang Diminta Urus Pemuda dan Olahraga

Nasional
Jadi Plt Kapolri, Ini Profil Komjen Ari Dono

Jadi Plt Kapolri, Ini Profil Komjen Ari Dono

Nasional
Mereka yang Hanya Bisa Menonton dan Melihat Pelantikan Kabinet Jokowi Jilid 2..

Mereka yang Hanya Bisa Menonton dan Melihat Pelantikan Kabinet Jokowi Jilid 2..

Nasional
Dalam Dua Hari, Ini Politisi yang Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana

Dalam Dua Hari, Ini Politisi yang Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana

Nasional
[POPULER NUSANTARA] Anak Sopir Lulus ITB IPK 3,98 | Ramalan Santri tentang Prabowo

[POPULER NUSANTARA] Anak Sopir Lulus ITB IPK 3,98 | Ramalan Santri tentang Prabowo

Nasional
Jokowi Lantik Kabinet Kerja Jilid 2 Hari Ini, Ini Calon-calon Menterinya

Jokowi Lantik Kabinet Kerja Jilid 2 Hari Ini, Ini Calon-calon Menterinya

Nasional
Polemik Tetty Paruntu, Klarifikasi Istana hingga Terbentur Kasus Bowo Sidik

Polemik Tetty Paruntu, Klarifikasi Istana hingga Terbentur Kasus Bowo Sidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X