Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas di Bawah 4 Persen, Hanura Tetap Optimistis Lolos ke DPR

Kompas.com - 25/04/2018, 16:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang meyakini partainya bakal lolos dari parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Hal itu disampaikan Oesman menanggapi hasil Survei Litbang Kompas terkait elektabilitas partai politik di Pemilu 2019.

"Oh pasti, karena semakin banyak orang mendaftar ke Hanura sebagai Caleg (calon anggota legislatif)," kata Oesman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Survei Kompas: Enam Parpol Terancam Tak Lolos ke DPR)

Ia menganggap dengan semakin banyaknya masyarakat yang mendaftar sebagai caleg dari Hanura, maka membuktikan partainya semakin diminati.

Lagi pula, kata Oesman, dulu Hanura elektabilitasnya sempat diprediksi hanya 1 persen, namun pada Pemilu 2014 ternyata perolehan suaranya sebesar 5,26 persen.

"Ya dulu Hanura dibilang 1 persen sekarang 5 persen, artinya Hanura sudah menunjukan, kami tunggu aja tanggal mainnya," lanjut dia.

Enam parpol peserta pemilu 2019 terancam tak lolos ke DPR periode 2019-2024. Pasalnya, elektabilitasnya masih di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Hal itu terlihat dari hasil survei terbaru Kompas yang dirilis, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Survei Kompas: Elektabilitas PDI-P, Gerindra, dan Golkar Teratas)

Yohan Wahyu dari Litbang Kompas mengatakan, ada tiga parpol lama yang masuk dalam kelompok parpol dengan potensi maksimal keterpilihannya kurang dari 4 persen.

Parpol itu adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Saat ini, hanya Partai Hanura yang berada di DPR dengan perolehan 16 kursi (2,89 persen). Sementara PBB dan PKPI tidak lolos ke DPR periode 2014-2019.

PBB dan PKPI sempat terganjal putusan KPU yang tidak meloloskan keduanya menjadi peserta pemilu 2019.

KPU belakangan menetapkan PBB sebagai partai peserta pemilu 2019 dengan nomor urut 19, mengacu putusan Bawaslu.

(Baca juga: Survei Kompas: Pemilih Jokowi Terbelah Tanggapi Duet Jokowi-Prabowo)

Sementara PKPI menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 20 setelah menang dalam putusan PTUN.

Tiga parpol lainnya yang terancam tak lolos ke DPR adalah parpol pendatang baru.

Ketiganya, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Kompas TV Hari ini (25/4) Litbang Kompas kembali mengeluarkan hasil survei jelang pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Nasional
AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

Nasional
Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Nasional
Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Nasional
Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com