Kompas.com - 25/04/2018, 15:45 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Kamis (22/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Kamis (22/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Duo BPJS, Kesehatan dan Ketenagakerjaan, memiliki masalah yang saling bertolak belakang. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Masalah BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan permasalahan di BPJS Kesehatan. Di BPJS Kesehatan masalahnya kekurangan dana," ujar Kalla saat membuka seminar ketenagakerjaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, rabu (25/4/2018).

(Baca juga: JK Ingatkan BPJS Ketenagakerjaan, Dana Melimpah Tak Berarti Kaya)

 

"Kalau masalah BPJS Ketenagakerjaan (justru) kelebihan dana. Jadi ini yang susah di negeri ini, kurang susah, lebih juga susah, begitu kan," sambung Kalla disambut tawa peserta seminar.

Meski begitu, Kalla mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan, dengan dana yang melimpah dari masyarakat, punya banyak opsi untuk mengelola dana tersebut.

Namun, ia mengingatkan agar pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan tak hanya berkutat di deposito atau investasi dalam bentuk surat utang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini, kata Wapres, dua investasi itu sangat tergantung kepada besaran bunga. Bila bunganya besar maka keuntungan juga besar. Sayangnya ujar Kalla, bunganya cenderung terus turun.

"Dulu pernah (bunga deposito) 10 persen atau 8 persen, sekarang sisa 5-6 persen. Besok bisa kita turunkan lagi tingkat suku bunga, kalau turun suku bunga otomatis juga bunga deposito juga menurun," kata Kalla.

(Baca juga: BNI Bantah Akan Terapkan Biaya Administrasi Iuran BPJS Kesehatan per 1 Mei 2018)

"Kalau itu diandalkan ya maka pendapatan itu nanti akan tidak seimbang dengan kewajiban yang harus dibayar kemudian (oleh BPJS Ketenagakerjaan)," sambung Kalla.

Sementara itu, BPJS Kesehatan sudah menjadi sorotan karena mengalami defisit keuangan. Pada 2017 saja santer dikaberkan BUMN tersebut tekor hingga Rp 9 triliun.

Pada akhir 2017, pemerintah di bawah koordinasi Menko PMK Puan Maharani bahkan berkali-kali menggelar rapat terkait defisit BPJS Kesehatan.

Kompas TV Bagaimana mengatasi defisit anggaran yang setiap tahun selalu dialami BPJS kesehatan?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Nasional
Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.