ICW Nilai Setya Novanto Sepatutnya Divonis Seumur Hidup

Kompas.com - 24/04/2018, 23:21 WIB
Setya Novanto saat menghadiri sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4/2018). KPK menduga Setya Novanto melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSetya Novanto saat menghadiri sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4/2018). KPK menduga Setya Novanto melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik.
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menyayangkan vonis yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Novanto divonis 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Sepatutnya Setya Novanto divonis pidana seumur hidup atas perbuatannya dalam perkara korupsi e-KTP," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama Satrya Langkun dalam keterangannya, Selasa (24/4/2018).

Tak cuma itu, pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Novanto juga dianggap tidak merepresentasikan jumlah kerugian negara yang terjadi akibat kasus korupsi e-KTP sebesar Rp 2,3 triliun.

"Jumlah pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setya Novanto hanya sekitar 22,69 persen dari total keseluruhan kerugian negara korupsi e-KTP," kata Tama.

(Baca juga: KPK Apresiasi Vonis 15 Tahun dan Pencabutan Hak Politik Setya Novanto)

ICW juga menganggap, semestinya Novanto dijatuhi vonis maksimal. Ini mengingat perilakunya yang tidak kooperatif sepanjang proses hukum.

Adapun putusan Novanto itu diketahui lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni pidana 16 tahun penjara dan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Meski majelis hakim juga mewajibkan Novanto membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik.

"Vonis ini dikhawatirkan tidak menjerakannya, dan dapat menjadi preseden buruk bagi terdakwa korupsi lainnya," ujar Tama.

Meski demikian, ICW juga mengapresiasi putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Novanto. Sebab, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik masih jarang diterapkan terhadap terdakwa perkara korupsi.

ICW mencatat, beberapa terpidana perkara korupsi yang juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Misalnya, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Kakorlantas Djoko Susilo, dan mantan Ketua DPD RI Irman Gusman.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Nasional
Data Pasien Covid-19 Per 5 April: 2.273 Positif, Tersebar di 32 Provinsi

Data Pasien Covid-19 Per 5 April: 2.273 Positif, Tersebar di 32 Provinsi

Nasional
RUU KUHP Dinilai Tak Layak Disahkan Pekan Ini

RUU KUHP Dinilai Tak Layak Disahkan Pekan Ini

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Alih Fungsi Hutan

KPK Tahan Tersangka Kasus Alih Fungsi Hutan

Nasional
Masker yang Kini Diwajibkan untuk Cegah Penularan Corona...

Masker yang Kini Diwajibkan untuk Cegah Penularan Corona...

Nasional
Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan Timbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan Timbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X