Respons Gatot Nurmantyo Saat Ditanya Penggunaan Politik Identitas

Kompas.com - 24/04/2018, 15:47 WIB
Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo berpose sebelum menjadi narasumber di acara Satu Meja The Forum di studio satu Kompas TV, Menara Kompas, Jakarta, Senin (23/4/2018). KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZESJenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo berpose sebelum menjadi narasumber di acara Satu Meja The Forum di studio satu Kompas TV, Menara Kompas, Jakarta, Senin (23/4/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkapkan pendapatnya soal politik identitas saat menjadi narasumber acara "Satu Meja" di Kompas TV pada Senin (23/4/2018) malam.

Awalnya, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi sebagai salah seorang panelis, menanyakan pendapat Gatot terkait penyebab maraknya politik identitas yang terjadi saat ini.

Menurut Gatot, politik merupakan ajang beradu cerdik bagi para politisi. Politik identitas cenderung digunakan untuk memenangkan calon pemimpin yang berkontestasi.

Ia berpendapat, politik identitas dapat dikatakan sehat apabila suatu kelompok tidak menggunakannya untuk menyudutkan atau menyerang kelompok lain.

"Politik ini adu cerdik, kemudian belum lama proses Pilkada DKI itu politik identitas yang dilakukan, itu berhasil mengangkat calonnya. Maka sebagai politisi hanya berpikiran seperti itu untuk mengangkat ini juga kalau ingin menang," ujar Gatot.

"Dalam konteks ini perlu diingatkan bahwa kita ini negara yang dibangun berdasarkan kemajemukan. Politik identitas dapat dikatakan sehat apabila tidak menyudutkan atau menjelek-jelekkan atau rasialisme," ucap dia.

(Baca juga: Pengakuan Gatot Nurmantyo soal Kedekatannya dengan Tomy Winata dan Logistik Pencapresan)

Kemudian, J Kristiadi kembali melontarkan pertanyaan, "Tegasnya, Pak Gatot tidak akan menggunakan politik identitas sebagai jurus politik?"

Gatot pun menjawab bahwa ia menginginkan adanya persatuan. Ia menegaskan, kendati mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, namun Pancasila yang digagas oleh para pendiri bangsa tidak lahir berdasarkan syariat Islam, melainkan Ketuhanan yang Maha Esa.

"Saya justru punya mimpi, koalisi ini adalah koalisi umat yang berjuang untuk rakyat Indonesia. Itu bukan politik identitas, kan? Jadi persatuan umat untuk rakyat Indonesia," ucap Gatot.

Seorang panelis lain, sosiolog Imam B Prasodjo ikut menimpali. Ia kembali mempertegas pertanyaan J Kristiadi.

"Apakah Bapak akan menjual kesamaan identitas sebagai cara untuk menang?" tanya Imam.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Akui Ada Polisi yang Diberi Sanksi Etik karena Pamer Kemewahan

Polri Akui Ada Polisi yang Diberi Sanksi Etik karena Pamer Kemewahan

Nasional
Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X