Kompas.com - 24/04/2018, 15:47 WIB
Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo berpose sebelum menjadi narasumber di acara Satu Meja The Forum di studio satu Kompas TV, Menara Kompas, Jakarta, Senin (23/4/2018). KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZESJenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo berpose sebelum menjadi narasumber di acara Satu Meja The Forum di studio satu Kompas TV, Menara Kompas, Jakarta, Senin (23/4/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkapkan pendapatnya soal politik identitas saat menjadi narasumber acara "Satu Meja" di Kompas TV pada Senin (23/4/2018) malam.

Awalnya, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi sebagai salah seorang panelis, menanyakan pendapat Gatot terkait penyebab maraknya politik identitas yang terjadi saat ini.

Menurut Gatot, politik merupakan ajang beradu cerdik bagi para politisi. Politik identitas cenderung digunakan untuk memenangkan calon pemimpin yang berkontestasi.

Ia berpendapat, politik identitas dapat dikatakan sehat apabila suatu kelompok tidak menggunakannya untuk menyudutkan atau menyerang kelompok lain.

"Politik ini adu cerdik, kemudian belum lama proses Pilkada DKI itu politik identitas yang dilakukan, itu berhasil mengangkat calonnya. Maka sebagai politisi hanya berpikiran seperti itu untuk mengangkat ini juga kalau ingin menang," ujar Gatot.

"Dalam konteks ini perlu diingatkan bahwa kita ini negara yang dibangun berdasarkan kemajemukan. Politik identitas dapat dikatakan sehat apabila tidak menyudutkan atau menjelek-jelekkan atau rasialisme," ucap dia.

(Baca juga: Pengakuan Gatot Nurmantyo soal Kedekatannya dengan Tomy Winata dan Logistik Pencapresan)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, J Kristiadi kembali melontarkan pertanyaan, "Tegasnya, Pak Gatot tidak akan menggunakan politik identitas sebagai jurus politik?"

Gatot pun menjawab bahwa ia menginginkan adanya persatuan. Ia menegaskan, kendati mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, namun Pancasila yang digagas oleh para pendiri bangsa tidak lahir berdasarkan syariat Islam, melainkan Ketuhanan yang Maha Esa.

"Saya justru punya mimpi, koalisi ini adalah koalisi umat yang berjuang untuk rakyat Indonesia. Itu bukan politik identitas, kan? Jadi persatuan umat untuk rakyat Indonesia," ucap Gatot.

Seorang panelis lain, sosiolog Imam B Prasodjo ikut menimpali. Ia kembali mempertegas pertanyaan J Kristiadi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.