Kompas.com - 24/04/2018, 15:17 WIB
Setya Novanto saat menghadiri sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4/2018). KPK menduga Setya Novanto melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSetya Novanto saat menghadiri sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4/2018). KPK menduga Setya Novanto melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan Setya Novanto yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan terdakwa.

Keterangan Novanto itu terkait nama-nama anggota DPR yang diduga ikut menerima uang dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Menurut majelis hakim, konfrontir dilakukan di luar persidangan, sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan," ujar hakim Anwar saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Novanto mengungkap adanya sejumlah anggota DPR yang diberikan uang. Pemberian dilakukan oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong melalui keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Baca juga : Keponakan Novanto Ganti Kode Warna Amplop untuk Senayan dengan Merek Miras

Menurut Novanto, pada Rabu (21/3/2018), sehari sebelum sidang pemeriksaan terdakwa, ia dikonfrontir dengan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi oleh penyidik KPK.

Saat itu, menurut Novanto, Irvanto mau mengakui bahwa ia digunakan sebagai kurir untuk mengantar uang kepada anggota DPR.

Masing-masing orang yang diberikan uang adalah Olly Dondokambey, Tamsil Linrung, Mirwan Amir dan Melchias Markus Mekeng. Kemudian, Arif Wibowo, Ganjar Pranowo, dan M Jafar Hafsah.

Menurut Novanto, sesuai keterangan Irvanto, masing-masing anggota DPR mendapat uang 500.000 dollar Amerika Serikat. Adapun, total seluruhnya sebesar 3,5 juta dollar AS.

Baca juga : Chairuman Harahap Dicecar Hakim soal Uang Miliaran Rupiah di Lemari

Selain itu, Novanto juga menyebut mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap menerima uang dari pengusaha Andi Narogong.

Kemudian, dalam konfrontir lainnya di Gedung KPK, menurut Novanto, Irvan menyebut ada uang yang diberikan kepada Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa.

Irvan menemani pengusaha Made Oka Masagung saat menyerahkan uang sebesar 500.000 dollar Singapura untuk Komisi II DPR RI. Pemberian melalui Agun Gunandjar di Senayan City.

Kemudian, menurut Novanto, sebagian uang yang diberikan oleh Made Oka Masagung, sebesar 1,4 juta dollar AS diberikan kepada Agun Gunandjar. Uang itu juga ditujukan kepada Komisi II DPR.

Namun, karena informasi itu diperoleh di luar persidangan, maka hakim tidak mempertimbangkan keterangan Novanto tersebut. Apalagi, menurut hakim, Irvanto membantah penerimaan uang saat bersaksi di bawah sumpah di persidangan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan 5.720 Kasus Covid-19, Varian Baru B.1.617 Belum Terdeteksi di Indonesia

Penambahan 5.720 Kasus Covid-19, Varian Baru B.1.617 Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Polisi Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai, Minta Rp 1,5 Miliar hingga Penilaian Citra yang Memburuk

Polisi Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai, Minta Rp 1,5 Miliar hingga Penilaian Citra yang Memburuk

Nasional
Penyidik KPK Asal Polri yang Peras Wali Kota Tanjungbalai Dinilai Dapat Dihukum Seumur Hidup

Penyidik KPK Asal Polri yang Peras Wali Kota Tanjungbalai Dinilai Dapat Dihukum Seumur Hidup

Nasional
Bertemu Nanti Sore, Ini yang Akan Dibahas PKS dan Demokrat

Bertemu Nanti Sore, Ini yang Akan Dibahas PKS dan Demokrat

Nasional
Terorisme, Kerukunan Beragama, dan Kehadiran Negara

Terorisme, Kerukunan Beragama, dan Kehadiran Negara

Nasional
Fakta Persidangan Kasus Tes Swab Rizieq: Pasien Istimewa hingga Ungkapan Rasa Malu Rizieq

Fakta Persidangan Kasus Tes Swab Rizieq: Pasien Istimewa hingga Ungkapan Rasa Malu Rizieq

Nasional
Pengakuan dan Janji Presiden Jokowi soal Kebijakan Impor Beras...

Pengakuan dan Janji Presiden Jokowi soal Kebijakan Impor Beras...

Nasional
Kapolri Sebut Larangan Mudik untuk Jamin Keselamatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

Kapolri Sebut Larangan Mudik untuk Jamin Keselamatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Sebelum Hilang, Kapal Selam KRI Nanggala-402 Diduga Sempat Alami Black Out

Sebelum Hilang, Kapal Selam KRI Nanggala-402 Diduga Sempat Alami Black Out

Nasional
Menanti Ditemukannya Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Menanti Ditemukannya Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Istana Pastikan Reshuffle Kabinet Jokowi Belum Akan Digelar dalam Waktu Dekat

Istana Pastikan Reshuffle Kabinet Jokowi Belum Akan Digelar dalam Waktu Dekat

Nasional
Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Bali

Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Bali

Nasional
Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

Nasional
Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

Nasional
Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X