Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Elektabilitas JK Tertinggi, tetapi Harus Dikaji Apa Bisa Calonkan Diri Lagi"

Kompas.com - 24/04/2018, 13:12 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, meski Jusuf Kalla memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo, peluangnya untuk diusung kembali terbentur ketentuan UU. 

Hal itu dikatakan Bambang menanggapi hasil survei terbaru Litbang Kompas yang menempatkan JK di urutan teratas sebagai cawapres Jokowi.  

Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (19/3/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (19/3/2018).
"Itu adalah realitas (elektabilitas Kalla tinggi), tapi realitas aturan atau hukum yang ada, Pak JK (Jusuf Kalla) masih dikaji apakah bisa ia mencalonkan diri" kata Bambang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Baca juga : Jusuf Kalla Tak Dimungkinkan Lagi Dampingi Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPR ini berpendapat, jika peraturan perundang-undangan tak melarang Kalla kembali mendampingi Jokowi, maka pasangan Jokowi-JK merupakan pasangan yang ideal pada Pilpres 2019.

"Sebagai wakil presiden Jokowi yang sekarang eksis dan kemudian tetap diprediksi tinggi kalau nanti dicalonkan lagi sebagai wakil presidennya Pak Jokowi," kata Bambang.

"Namun kalau tidak, tentu hanya Pak Jokowi yang tahu siapa yang bisa meningkatkan elektabilitasnya yang bisa membantu dia dalam menyelesiakan tugas negara," lanjut dia.

Baca juga : Jusuf Kalla Tak Akan Dampingi Jokowi di Pilpres 2019

Meski secara hukum masih harus dikaji apakah Kalla bisa kembali mencalonkan diri, beberapa waktu lalu ia tegas menyatakan tak akan mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.

"Saya sudah katakan, saya ini mempertimbangkan juga segi umur, biarkan yang lebih muda," ujar Kalla, yang lahir pada Mei 1942, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Seperti diketahui, Kalla sudah dua kali menjabat wapres, yaitu mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2009, dan periode kali ini, bersama Jokowi hingga 2019. 

Baca juga : Survei Kompas: JK dan Prabowo Teratas Jadi Cawapres Jokowi

Meski tak akan maju kembali, Kalla menegaskan dukungannya kepada Jokowi untuk kembali bertarung pada Pilpres 2019. "Pak Jokowi kan masih muda dibanding saya. Otomatis dukung, Beliau maju. Ya tentu kita mendukung Beliau. Bagaimana caranya nanti kita lihat," ujar Kalla.

Survei Litbang Kompas

Survei Litbang Kompas menunjukkan, Kalla paling banyak dipilih responden untuk kembali maju di Pilpres 2019 mendampingi Presiden Joko Widodo.

Meski masih ada perdebatan terkait bisa atau tidaknya Kalla kembali maju sebagai cawapres setelah dua kali menduduki posisi itu, ia dipilih 15,7 persen responden.

"Dasar argumentasinya, di balik pilihan status quo tersingkap kecenderungan sebagian besar responden yang merasa puas dengan kinerja Jokowi-Kalla selama ini," kata peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, seperti dikutip dari harian Kompas, Selasa (24/4/2018).

Baca juga : Survei Kompas: Gatot dan Anies Teratas Jadi Cawapres bagi Prabowo

Mayoritas pendukung Jokowi juga solid mendukung Jusuf Kalla, yakni 66,2 persen. Hanya 29,8 persen pendukung Jokowi yang menyatakan penolakan.

Tokoh kedua yang paling banyak dipilih responden sebagai cawapres Jokowi adalah bekas rivalnya di Pilpres 2014, Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Gerindra itu dipilih 8,8 persen responden.

Sejauh ini, Prabowo sebenarnya sudah menyatakan kesiapannya kembali maju sebagai capres.

Namun, ada juga kabar bahwa pihak Jokowi dan Prabowo masih menjajaki kemungkinan berduet bersama.

"Kombinasi Jokowi-Prabowo merupakan pilihan unik, suatu peleburan dikotomi. Pertimbangannya tidak hanya sekadar tingginya peluang kemenangan. Kombinasi Jokowi-Prabowo juga dipandang berpotensi mengeliminasikan persaingan kedua sosok itu," kata Bestian.

Kompas TV Setelah merilis survei mengenai elektabilitas Capres 2019, Litbang Kompas kembali meliris survei mengenai siapa tokoh Cawapres pada pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com