Rekaman Marliem soal Novanto Dipertimbangkan Hakim dalam Putusan

Kompas.com - 24/04/2018, 12:55 WIB
Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto saat menghadiri sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4/2018). Garry Andrew Lotulung/KOMPAS.comMantan Ketua DPR RI, Setya Novanto saat menghadiri sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim mempertimbangkan rekaman Johannes Marliem yang diputar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa Setya Novanto.

Hal itu disampaikan hakim Emilia Djaja Subagja saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4/2018).

"Terdakwa bertemu dengan Johannes Marliem di kediamannya pagi hari," ujar hakim Emilia.

(Baca juga: Satu Anggota Majelis Hakim Sidang Novanto Diganti)

Dalam sidang pemeriksaan saksi, jaksa pernah memutar rekaman percakapan yang direkam langsung oleh Johannes Marliem.

Dia merupakan salah satu vendor penyedia produk biometrik merek L-1. Marliem mewakili perusahaan Biomorf Lone asal Amerika.

Menurut hakim, saat itu dibahas soal margin atau selisih harga pengadaan barang yang akan digunakan untuk anggota DPR. Saat itu, Novanto meminta diskon 50 persen.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada akhirnya, Marliem dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang hadir pada pertemuan itu menyepakati bahwa para pengusaha pelaksana e-KTP akan memberikan fee sebesar 5 persen dari nilai kontrak untuk fee anggota DPR.

"Disepakati selisih harga atau diskon untuk komitmen fee sebesar 5 persen," kata Emilia.

(Baca juga: Tak Ada Politisi, Novanto Didampingi Istri dan Keluarga Saat Sidang Putusan)

Selain itu, menurut hakim, dalam pertemuan itu Novanto mengutarakan bahwa yang menguasai lelang proyek e-KTP adalah Andi Narogong. Novanto khawatir rekayasa lelang tersebut akan tercium oleh KPK.

Menurut hakim, saat itu Novanto mengatakan bahwa ia membutuhkan dana Rp 20 miliar apabila sampai berurusan dengan penegak hukum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Nasional
Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Nasional
Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Nasional
Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Nasional
Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Nasional
Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Nasional
Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Nasional
Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

Nasional
Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Nasional
Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Nasional
Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Nasional
Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X