Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Verifikasi Isu Miring, Kepulauan Solomon Mau Lihat Papua Lebih Dekat

Kompas.com - 23/04/2018, 20:13 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu negara Pasifik, Kepulauan Solomon, menyambut hangat ajakan Pemerintah Republik Indonesia untuk melihat Papua lebih dekat.

Menurut Duta Besar Kepulauan Solomon untuk Indonesia, Salana Kalu, ajakan Pemerintah RI sangat penting untuk memverifikasi berbagai isu miring soal Papua.

"Saya meyakini bahwa hal tersebut akan membuat kami lebih saling memahami dan bukan hanya sekedar itu, namun juga menjadi lebih dekat," ujar Salana Kalu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (24/4/2018).

Menurut Kalu, negaranya banyak mendapatkan informasi seputar situasi dan kondisi di Papua. Ia mengakui bahwa kemungkinan ada informasi yang tidak benar mengenai Papua.

(Baca juga: Wiranto: Banyak Informasi Tentang Papua Diselewengkan ke Negara Pasifik)

Ia menuturkan, banyaknya informasi mengenai Papua berasal dari media termasuk media sosial. Oleh karena itu, ajakan Pemerintah Indonesia penting untuk melakukan verifikasi terkait dengan kondisi Papua yang sebenarnya.

"Mungkin informasi yang kami terima tidak benar, namun beberapa informasi akan lebih baik jika kami verifikasi terlebih dahulu. Sehingga akan lebih baik jika kami mengunjungi Papua secara langsung," kata dia.

"Anda tahu bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan membolehkan negara lain berkunjung dan melihat isu yang terkait kedaulatan, itu merupakan suatu langkah besar," ujar dia.

Ia yakin dengan ajakan dan keterbukaan Indonesia akan menjadi langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan antara kedua negara.

Sebelumnya, Wiranto mengungkapan, adanya informasi bohong tentang Papua yang disampaikan kepada negara-negara di Pasifik.

(Baca juga: Pemerintah RI Persilakan Negara Pasifik Lihat Papua dari Dekat)

Akibatnya, negara-negara di Pasifik memiliki penilaian buruk kepada Indonesia. RI dinilai membiarkan aksi kekerasan di Papua, RI dinilai tidak membangun Papua. Bahkan, kata Wiranto, RI dinilai menjajah Papua.

"Informasi seperti itu, tentu tidak benar. Saya minta teman-teman dari Solomon melihat Jakarta, melihat daerah lain di Indonesia, melihat Papua," ujar dia.

"Inilah cara kita untuk meyakinkan negara sahabat bahwa banyak sekarang ini informasi (bohong) yang diselewengkan, informasi yang dideviasikan tidak sesuai dengan kenyataan," ucap Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu menuturkan, informasi yang diselewengkan, yang dideviasikan, yakni informasi mengenai pembangunan di Papua.

Menurut Wiranto, bila informasi tidak benar itu dibiarkan, maka Indonesia akan sedih. Sebab pemerintah sudah berupaya keras membangun Papua agar lebih maju.

Kompas TV Di tahun 2018, ada target 80 ribu sertifikat tanah diberikan pada warga Papua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com