Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Verifikasi Isu Miring, Kepulauan Solomon Mau Lihat Papua Lebih Dekat

Kompas.com - 23/04/2018, 20:13 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu negara Pasifik, Kepulauan Solomon, menyambut hangat ajakan Pemerintah Republik Indonesia untuk melihat Papua lebih dekat.

Menurut Duta Besar Kepulauan Solomon untuk Indonesia, Salana Kalu, ajakan Pemerintah RI sangat penting untuk memverifikasi berbagai isu miring soal Papua.

"Saya meyakini bahwa hal tersebut akan membuat kami lebih saling memahami dan bukan hanya sekedar itu, namun juga menjadi lebih dekat," ujar Salana Kalu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (24/4/2018).

Menurut Kalu, negaranya banyak mendapatkan informasi seputar situasi dan kondisi di Papua. Ia mengakui bahwa kemungkinan ada informasi yang tidak benar mengenai Papua.

(Baca juga: Wiranto: Banyak Informasi Tentang Papua Diselewengkan ke Negara Pasifik)

Ia menuturkan, banyaknya informasi mengenai Papua berasal dari media termasuk media sosial. Oleh karena itu, ajakan Pemerintah Indonesia penting untuk melakukan verifikasi terkait dengan kondisi Papua yang sebenarnya.

"Mungkin informasi yang kami terima tidak benar, namun beberapa informasi akan lebih baik jika kami verifikasi terlebih dahulu. Sehingga akan lebih baik jika kami mengunjungi Papua secara langsung," kata dia.

"Anda tahu bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan membolehkan negara lain berkunjung dan melihat isu yang terkait kedaulatan, itu merupakan suatu langkah besar," ujar dia.

Ia yakin dengan ajakan dan keterbukaan Indonesia akan menjadi langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan antara kedua negara.

Sebelumnya, Wiranto mengungkapan, adanya informasi bohong tentang Papua yang disampaikan kepada negara-negara di Pasifik.

(Baca juga: Pemerintah RI Persilakan Negara Pasifik Lihat Papua dari Dekat)

Akibatnya, negara-negara di Pasifik memiliki penilaian buruk kepada Indonesia. RI dinilai membiarkan aksi kekerasan di Papua, RI dinilai tidak membangun Papua. Bahkan, kata Wiranto, RI dinilai menjajah Papua.

"Informasi seperti itu, tentu tidak benar. Saya minta teman-teman dari Solomon melihat Jakarta, melihat daerah lain di Indonesia, melihat Papua," ujar dia.

"Inilah cara kita untuk meyakinkan negara sahabat bahwa banyak sekarang ini informasi (bohong) yang diselewengkan, informasi yang dideviasikan tidak sesuai dengan kenyataan," ucap Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu menuturkan, informasi yang diselewengkan, yang dideviasikan, yakni informasi mengenai pembangunan di Papua.

Menurut Wiranto, bila informasi tidak benar itu dibiarkan, maka Indonesia akan sedih. Sebab pemerintah sudah berupaya keras membangun Papua agar lebih maju.

Kompas TV Di tahun 2018, ada target 80 ribu sertifikat tanah diberikan pada warga Papua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com