JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P memecat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bima, Nusa Tenggara Berat (NTB), Ruslan Usman, lantaran sikap arogannya kepada polisi.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, selaku pimpinan partai, Ruslan tak menunjukan keteladanan dengan sikap arogannya tersebut.
"DPP Partai, setelah mendalami persoalan tersebut, mendengarkan masukan dari Ketua DPP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, dan masukan dari DPD Partai, mengambil tindakan tegas dengan membebaskan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Kota Bima," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (23/4/2018).
(Baca juga: Megawati Sindir soal Banteng Gepeng dan Loyalitas Kader PDI-P)
"Saudara Ruslan seharusnya sebagai pimpinan Partai memberikan keteladanan, taat pada mekanisme dan budaya hukum, bukannya bertindak arogan yang sangat tidak pantas sebagai elit partai," lanjut dia.
Hasto menambahkan, sikap tegas dari PDI-P diambil setelah video Ruslan yang berdebat dengan polisi tersebar. Saat itu polisi tengah menertibkan lalu lintas.
Ruslan kedapatan menggunakan plat nomor polisi yang berbeda dari mobil yang dikendarainya. Hal itu terbukti saat polisi mengecek surat kelengkapan kendaraan. Namun Ruslan malah mendebat polisi dengan sikap arogan.
(Baca juga: Saat Kader PDI-P Terdiam Ditunjuki Jokowi Jalan Rusak Berat di Papua)
Ia menambahkan, kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh kader PDI-P di Indonesia agar tertib hukum.
"Kedisiplinan dalam berorganisasi, disiplin dalam sikap, tindakan, dan berbicara sangat penting sebagai cermin kualitas kekaderan partai. Anggota dan kader partai harus menjadi teladan, menjadi elemen pemersatu, dan terus menyatu dengan rakyat," papar Hasto.
"Keputusan pembebastugasan Ketua DPC Bima tersebut akan disampaikan ke seluruh jajaran partai se-Indonesia agar tidak ada kejadian serupa yang terulang di masa mendatang," lanjut dia.