Dokter RS Premier: Tak Mungkin Merujuk Novanto ke RS yang Kelasnya Lebih Rendah

Kompas.com - 23/04/2018, 14:34 WIB
Dokter RS Premier Jatinegara Glen S Dunda saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/4/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDokter RS Premier Jatinegara Glen S Dunda saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/4/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Dokter Rumah Sakit Premier Jatinegara, Glen S Dunda, menyatakan, pihaknya tidak pernah merujuk agar pasien Setya Novanto dirawat di rumah sakit lain. Apalagi, menurut Glen, dirawat di rumah sakit yang kelasnya lebih rendah.

Hal itu dikatakan dokter Glen saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/4/2018). Glen bersaksi untuk terdakwa dokter Bimanesh Sutarjo.

"Tidak ada rujukan karena kelasnya Premier lebih tinggi daripada Medika ( RS Medika Permata Hijau)," ujar Glen kepada majelis hakim.

Menurut Glen, rujukan biasanya didasarkan atas kebutuhan penanganan pasien yang meningkat. Rujukan kemudian ditujukan kepada rumah sakit yang secara tingkatan lebih tinggi.


Misalnya, rujukan untuk memindahkan pasien ke rumah sakit yang memiliki fasilitas penunjang lebih lengkap. Selain itu, merujuk pada rumah sakit yang memiliki kualifikasi dokter yang lebih lengkap.

(Baca juga: 5 Pengakuan Bimanesh soal Fredrich dan Kejanggalan Perawatan Setya Novanto)

Menurut Glen, rujukan juga bisa dilakukan atas permintaan pasien yang dirawat. Ini termasuk ke rumah sakit yang tingkatannya lebih rendah.

Dalam surat dakwaan jaksa, pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, disebut memberikan data rekam medik Novanto di RS Premier Jatinegara kepada Bimanesh yang merupakan dokter di RS Medika Permata Hijau. Hal itu juga pernah diakui langsung oleh Bimanesh.

Dalam kasus ini, Bimanesh Sutarjo didakwa bersama-sama dengan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Hal itu dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Saat itu, Novanto merupakan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X