Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Madinah, Puan Cek Kesiapan Fasilitas Calon Jemaah Haji Indonesia

Kompas.com - 23/04/2018, 14:18 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani didampingi Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, melakukan peninjauan langsung ke beberapa fasilitas haji di Arab Saudi, Minggu (22/4/2018) waktu setempat.

Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji bagi calon jemaah haji Indonesia tahun 2018.

Mengawali kunjungan kerjanya, Menko PMK meninjau pemondokan untuk calon jemaah haji Indonesia tahun 2018 di Madinah. 

Menko PMK dan rombongan tiba di pemondokan Taiba Arac Suites disambut oleh General Manager Mahmoud Khalil. Hotel Taiba Arac Suites memiliki daya tampung mencapai 3.300 orang jemaah haji.

"Pemerintah terus berupaya melayani calon jemaah haji Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saya melihat langsung pemondokan yang disiapkan di Madinah, fasilitasnya sangat bagus dan persis di depan Masjid Nabawi,” kata Puan seperti dikutip dari Setkab.go.id, Senin (23/4/2018).

(Baca juga: Menag: Presiden Sekalipun Tidak Ada Jatah Kuota Haji)

Seluruh hotel untuk jemaah haji Indonesia di Madinah pada tahun 2018 ini, menurut Puan, seluruhnya berada di daerah Markaziah, yaitu berada di areal dekat Masjid Nabawi.

Puan berharap dengan fasilitas pemondokan yang dekat dengan Masjid Nabawi akan menambah khusyuk para calon jemaah haji Indonesia dalam melaksanakan ibadahnya.

Selepas dari Hotel Taiba, Puan dan rombongan melanjutkan peninjauan ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Puan melihat langsung sarana dan prasarana kesehatan yang dipersiapkan menyambut calon haji Indonesia.

"Saya minta fasilitas kesehatan Indonesia siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Siapkan dokter-dokter spesialis dari Indonesia," kata politisi PDI-P ini.

Dalam kesempatan itu, Puan menyoroti letak kantor kesehatan haji yang cukup jauh dari pemondokan jemaah haji Indonesia. Puan meminta agar pada musim ibadah haji berikutnya kantor kesehatan jamaah haji Indonesia berjarak lebih dekat dengan pemondokan.

Kabah.Bandar Al-Dandani/AFP Kabah.
Mengakhiri hari pertama peninjauan fasilitas haji 2018, Menko PMK memimpin langsung rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono.

Hadir juga Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Aly, Perwakilan Kantor Kesehatan Haji, Staf Teknis Urusan Haji, serta jajaran Ketua Tim Penyediaan Layanan Jemaah Haji Indonesia dan Staf KJRI Jeddah.

Rapat ini untuk memastikan kesiapan pemerintah melayani calon jemaah haji Indonesia.

(Baca juga: Mulai Tahun Ini, Calon Jemaah Haji yang Meninggal Dunia Bisa Digantikan Keluarganya)

Salah satu yang menjadi pembahasan penting adalah antrean panjang saat di imigrasi Arab Saudi. Puan meminta agar Dubes RI untuk Arab Saudi dan Kementerian Agama serta pihak terkait memperjuangkan pelayanan imigrasi khusus ke pemerintah Arab Saudi.

"Harus diupayakan permintaan pelayanan imigrasi khusus ke pemerintah Arab Saudi sehingga calon jemaah haji Indonesia tidak kelelahan sebelum menunaikan ibadahnya," kata Puan.

"Penerbangan dari Tanah Air ke Arab Saudi sudah jauh dan melelahkan, jika saat pengurusan imigrasi masih antre panjang, akan tambah melelahkan," ujar putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ini.

Puan juga sekaligus meminta agar Dirjen Haji, Kementerian Agama bersama-sama dengan BPKH melakukan kajian kemungkinan pembangunan fasilitas hotel.

Dengan jumlah jemaah haji 221.000 orang  per tahun, misalnya bisa dibangun beberapa hotel yang dapat menampung 25.000 jemaah. Di luar musim haji, hotel tersebut bisa ditawarkan kepada penyelenggara umroh.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Pengelola Keuangan Haji melakukan investasi di Arab Saudi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com