Ni Luh Djelantik Ikut Seleksi Caleg DPR yang Digelar PSI

Kompas.com - 22/04/2018, 12:07 WIB
Pegiat industri kreatif Ni Luh Djelantik saat mengikuti tes wawancara bakal calon legislatif di Kantor DPP PSI Jakarta, Minggu (22/4/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPegiat industri kreatif Ni Luh Djelantik saat mengikuti tes wawancara bakal calon legislatif di Kantor DPP PSI Jakarta, Minggu (22/4/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat industri kreatif Ni Luh Putu Ary Pertami menjadi salah satu peserta tes wawancara bakal calon legislatif 2019 yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pembuat sepatu yang lebih populer dengan nama Ni Luh Djelantik itu telah membulatkan tekadnya untuk menjadi anggota DPR RI.

"Selama ini saya berjuang dari luar memberikan spirit untuk pengusaha UKM. Kini saatnya saya menempuh perjalanan baru saya. Cita-cita saya membangun kepercayaan diri UKM," ujar Ni Luh saat ditemui di Kantor DPP PSI Jakarta, Minggu (22/4/2018)

Ni Luh mengaku siap memperjuangkan nasib para pengusaha usaha kecil menengah.


Ia berharap karirnya di dunia politik dapat berkontribusi bagi kesejahteraan pengusaha dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Menurut Ni Luh, pengalaman di dunia industri kreatif selama 15 tahun cukup menjadi bekal untuk memperjuangkan kepentingan para pengusaha lewat kursi parlemen.

Salah satu targetnya, mempermudah proses birokrasi antara pemerintah dan pengusaha.

"Pengusaha selalu bersinggungan dengan sistem birokrasi. Merek mereka sudah mendunia tapi belum juga diberi izin," kata Ni Luh.

Sebagai peserta tes wawancara, Ni Luh diberikan kesempatan selama 20 menit untuk menyampaikan materi presentasi di hadapan para panelis.

Dua panelis yang melakukan wawancara adalah mantan Menteri Perdagangan, Marie Elka Pangestu dan pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Nasional
BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir 'Pilot Project' Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir "Pilot Project" Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

Nasional
Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Nasional
BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X