YLKI: Jangan Paksa Bandara Kertajati Jadi Embarkasi Haji

Kompas.com - 22/04/2018, 08:56 WIB
Proses pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. DOKUMENTASI BIJBProses pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) menyoroti rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati, Majalengka sebagai embarkasi calon jamaah haji.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai, landasan pacu atau runway bandara yang akan dioperasikan Mei 2018 itu tak memadai untuk lepas landas pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330 atau Boeing 777.

"Mengingat panjang runwaynya hanya mencapai 2.500 meter saja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (22/4/2018).

"Sedangkan untuk mengangkut calon jemaah haji diperlukan pesawat berbadan lebar, seperti Airbus A330 atau Boeing 777, sehingga panjang runway yang diperlukan minimal 3.000 meter," sambung dia.

Baca juga : Proses Pengoperasian Bandara Kertajati akan Melalui Tiga Tahap

YLKI meminta agar rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji dikaji ulang. Sebab YLKI menilai ada faktor risiko keamanan penerbangan yang serius untuk calon jamaah haji.

Menurut Tulus, bila pemerintah ingin menjadikan Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji, maka runway bandara tersebut wajib untuk di perpanjang minimal 3.000 meter terlebih dahulu.

"Jangan hanya karena ingin pencitraan, kemudian aspek keselamatan penerbangan diabaikan," ucap Tulus.

Rasional

Sebenarnya YLKI menilai rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji cukup rasional. Sebab calon jemaah haji atau umrah Provinsi Jabar adalah tertinggi di Indonesia, yakni berkisar 20 persen dari total calon jemaah haji.

Namun YLKI meminta pemerintah untuk memperhatikan infrastuktur bandara bila rencana tersebut akan direalisasikan.

Jangan sampai karena dipaksakan terbang dari Kertajati, keamanan dan keselamatan penerbangan justru terganggu dan membahayakan calon jamaah haji.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X