Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/04/2018, 08:56 WIB
Yoga Sukmana,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati, Majalengka sebagai embarkasi calon jamaah haji.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai, landasan pacu atau runway bandara yang akan dioperasikan Mei 2018 itu tak memadai untuk lepas landas pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330 atau Boeing 777.

"Mengingat panjang runwaynya hanya mencapai 2.500 meter saja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (22/4/2018).

"Sedangkan untuk mengangkut calon jemaah haji diperlukan pesawat berbadan lebar, seperti Airbus A330 atau Boeing 777, sehingga panjang runway yang diperlukan minimal 3.000 meter," sambung dia.

Baca juga : Proses Pengoperasian Bandara Kertajati akan Melalui Tiga Tahap

YLKI meminta agar rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji dikaji ulang. Sebab YLKI menilai ada faktor risiko keamanan penerbangan yang serius untuk calon jamaah haji.

Menurut Tulus, bila pemerintah ingin menjadikan Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji, maka runway bandara tersebut wajib untuk di perpanjang minimal 3.000 meter terlebih dahulu.

"Jangan hanya karena ingin pencitraan, kemudian aspek keselamatan penerbangan diabaikan," ucap Tulus.

Rasional

Sebenarnya YLKI menilai rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji cukup rasional. Sebab calon jemaah haji atau umrah Provinsi Jabar adalah tertinggi di Indonesia, yakni berkisar 20 persen dari total calon jemaah haji.

Namun YLKI meminta pemerintah untuk memperhatikan infrastuktur bandara bila rencana tersebut akan direalisasikan.

Jangan sampai karena dipaksakan terbang dari Kertajati, keamanan dan keselamatan penerbangan justru terganggu dan membahayakan calon jamaah haji.

Kompas TV Menhub menyatakan, Bandara Kertajati siap digunakan pada Juni 2018 mendatang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com