JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar tes wawancara bakal calon legislatif gelombang dua di DPP PSI, Jakarta Pusat, Sabtu (21/4/2018) dan Minggu (22/4/2018).
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengklaim, proses penerimaan bakal calon legislatif partainya itu berbeda dibandingkan partai politik lain.
"Proses penerimaan kami ini adalah cara baru yang saya kira belum ada di partai politik lain. Kami berharap cara ini menjadi pembeda antara kami dengan partai politik yang ada sekarang," ujar Antoni saat dijumpai di kantornya, Sabtu sore.
Pertama, bakal calon anggota legislatif mendaftar secara online di laman khusus yang disediakan. Antoni mengatakan cara pendaftaran ini berbeda dengan partai politik lain yang biasanya datang secara langsung.
Baca juga : Usulan PSI untuk Cawapres Jokowi: Luhut, Susi Pudjiastuti, hingga Bos Gojek
Para pendaftar mengisi beberapa dokumen, mulai dari formulir elektronik, daftar riwayat hidup hingga menulis karangan singkat tentang apa upaya mereka mengatasi permasalahan korupsi dan intoleransi di Indonesia.
Untuk pendaftaran gelombang dua, terdapat sekitar 800 orang pendaftar yang masuk.
"Setelah itu, apabila mereka lolos administrasi, baru kami susun jadwalnya untuk interview mereka. Ke depannya, yang menentukan mereka itu lolos jadi bakal caleg dari PSI ya panelis sendiri," ujar Antoni.
Panelis yang didatangkan merupakan pakar di bidangnya masing-masing. Sebut saja, pegiat antikorupsi Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk, Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas.
Selain itu, mantan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, mantan Ketua MK Mahfud MD, Ketua LPAI Seto Mulyadi hingga penulis sekaligus wartawan senior Goenawan Mohammad.
Baca juga : PSI Usulkan 12 Cawapres, Jokowi Bilang Jangan Ditanyakan Lagi, Orang Masih Lama...
"Panelis berhak menanyakan apapun. Tentang personality, kapasitas serta kapabilitas. Terutama komitmen mereka memberantas korupsi sekaligus intoleransi. Mereka punya pertanyaan tajam yang akan menunjukkan para calon ini layak atau tidak," papar Juli.
Panelis mengacu pada enam indikator untuk menentukan pendaftar lolos atau tidak sebagai bakal caleg dari PSI. Antoni menegaskan, indikator itu jelas, terukur dan yang terpenting terbuka bagi publik.
Ia sekaligus menegaskan bahwa PSI sama sekali tidak meminta mahar ke pendaftar.
"Enggak mintalah. Ngapain? Kalaupun saya terima, tapi kata panelis tidak layak, kan enggak bisa (lolos) juga. Penilaiannya jelas, terukur, terbuka. Orangnya (berkualitas) jelek, ya enggak mungkin jadi," ujar Antoni.
Baca juga : PSI Dukung KPU Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019
Ia berpendapat, hal-hal negatif yang ada pada legislatif saat ini berakar pada proses rekrutmen partai politik yang diibaratkan seperti 'membeli kucing dalam karung'.
"Selama ini ada semacam membeli kucing dalam karung, negosiasi di ruang gelap yang rakyat enggak tahu. Bahkan, katanya, katanya loh ya, ini pakai mahar. PSI sebegai aprtai baru berpikir akar masalahnya ada pada proses ini.
Harapannya, dengan membuka proses penerimaan bakal calon legislatif ke publik, maka kualitas wakil rakyat ke depan, setidaknya dari PSI, dapat lebih baik dibandingkan sebelumnya atau partai politik lainnya.