Rekening First Travel dari Disebut Menyusut Setelah Dibekukan, Ini Kata Polri

Kompas.com - 20/04/2018, 17:32 WIB
Warga menunggu mengurus pengembalian dana atau refund terkait permasalahan umroh promo di Kantor First Travel, Jakarta Selatan, Rabu (26/7). Otoritas Jasa Keuangan menutup program umroh promo 2017 First Travel karena menawarkan harga yang tidak wajar, sementara itu pihak First Travel membuka kesempatan bagi calon jamaah untuk melakukan refund dengan pengembalian dana 100 persen atau bersedia untuk diberangkatkan setelah musim Haji 2017 selesai. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz/17. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANWarga menunggu mengurus pengembalian dana atau refund terkait permasalahan umroh promo di Kantor First Travel, Jakarta Selatan, Rabu (26/7). Otoritas Jasa Keuangan menutup program umroh promo 2017 First Travel karena menawarkan harga yang tidak wajar, sementara itu pihak First Travel membuka kesempatan bagi calon jamaah untuk melakukan refund dengan pengembalian dana 100 persen atau bersedia untuk diberangkatkan setelah musim Haji 2017 selesai. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membantah bahwa sisa rekening First Travel yang dibekukan berkurang drastis dari Rp 7 miliar menjadi Rp 1,3 juta. Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

Bahkan, kata Setyo, yang dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan Negeri Depok jumlahnya lebih besar dari Rp 7 miliar.

"Yang dikatakan Kepala PPATK Rp 7 miliar ternyata Bareskrim telah menyerahkan ke JPU lebih dari Rp 7 miliar, bahkan Rp 8,9 miliar," ujar Setyo saat dikonfirmasi, Jumat (20/4/2018).

Setyo mengatakan, penyerahan barang bukti dilakukan penyidik ke jaksa penuntut umum pada 16 Januari 2018. Saat itu diserahkan sebesar Rp 4.189.930.409,99 dengan mentransfer ke rekening Kajari Depok.

Baca juga : PPATK Bingung Rekening First Travel Rp 7 M Saat Dibekukan, tetapi Kini Berkurang

 

Selain itu, ada uang tunai sebesar Rp 240.191.047. Ada pula mata uang asing sebesar 346.393 dollar AS atau setara dengan Rp 4.503.109.000. Sehingga total uang yang diserahkan ke kejaksaan sebesar Rp  8.932.393.096.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak menyatakan, yang disita oleh Polri justru lebih banyak dari laporan hasil analisis PPATK. LHA terhadap rekening First Travel sebesar Rp 7.299.626.527.

"PPATK kan cuma tahu yang ada di LHA. Hasil penyidikan seperti apa, sidang seperti apa kan tidak monitor," kata Herry.

Sebelumnya, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menyampaikan bahwa rekening First Travel awalnya mencapai Rp 7 miliar saat dibekukan. Dalam persidangan disebutkan sisa saldo rekening hanya Rp 1,3 juta. Ia tak tahu mengapa jumlah yang tersisa sangat jauh dari sebelumnya. Menurut dia, penyidik yang mengontrol penuh rekening selama dibekukan

Baca juga : Di Persidangan, Bos First Travel Akan Beberkan soal Aset yang Dibekukan

Kiagus menambahkan, rekening First Travel juga bercampur dengan rekening pribadi sehingga dimungkinkan berkurang setelah dipisahkan.

"Makanya tanya ke sana (penyidik) karena yang membuka atau membekukan itu teman-teman di sana (penyidik). Kami kan enggak tahu itu Rp 7 miliar diapakan. Terus, itu penjelasan anggota (penyidik) Rp 1,3 juta. Kami kan enggak ikut sidangnya," kata Kiagus.

Sejak kasus penipuan First Travel terungkap, penyidik Mabes Polri bersama PPATK berupaya menelusuri aliran dana rekening sang pemilik, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.

Rekening tersebut menampung uang perjalanan umrah yang telah disetorkan puluhan ribu anggota calon jemaah. Saat dibekukan, saldo dalam dua rekening perusahaan tersebut hanya berkisar Rp 1,3 juta-Rp 1,5 juta.

Kedua tersangka mengaku lupa untuk apa saja uang di rekening tersebut digunakan. Rekening tersebut menampung uang perjalanan umrah yang telah disetorkan puluhan ribu anggota calon jemaah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

Nasional
Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Nasional
Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X