Kompas.com - 20/04/2018, 12:40 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai, Dewan Perwakilan Rakyat tak perlu membuat panitia khusus angket soal terbitnya Peraturan Presiden Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing.

Ia memastikan, pemerintah siap memberi penjelasan kepada DPR terkait Perpres yang mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia itu.

"Tidak perlu pansus lah, ini kan hanya perlu klarifikasi. Pemerintah siap memberikan klarifikasi apa sih sebenarnya," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Baca juga : Pemerintah Siapkan Aturan Turunan Perpres Tenaga Kerja Asing

Moeldoko mengatakan, yang dipermudah dalam Perpres itu adalah terkait masalah administrasi.

TKA yang tadinya memerlukan waktu lama untuk mengurus izin bekerja di Indonesia, melalui Perpres tersebut, prosesnya bisa dipercepat.

"Dari yang tadinya tidak ada batasan waktu sekarang ada batasan waktu," kata Moeldoko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, Moeldoko menegaskan, syarat substansial terkait skill dan posisi yang bisa diduduki oleh TKA tidak berubah.

Baca juga : SBY Minta Pemerintah Jujur soal Keberadaan Tenaga Kerja Asing

TKA yang masuk Indonesia harus memiliki skill khusus yang tak dimiliki oleh tenaga kerja dalam negeri. TKA juga hanya bisa menempati posisi level manajer ke atas.

"Intinya tetap ada persyaratan tertentu yang harus dimiliki TKA yang ingin bekerja di Indonesia," kata Moeldoko.

Pansus angket TKA

Wacana membentuk pansus angket TKA sebelumnya disuarakan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, Perpres 20/2018 tentang TKA membuat masyarakat Indonesia semakin sulit mendapatkan pekerjaan.

"DPR sebenarnya pernah membentuk Panja Pengawas Tenaga Kerja Asing. Tapi rekomendasinya diabaikan," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/4/2018).

"Jadi, bila perlu nanti kita usulkan untuk dibentuk Pansus mengenai Tenaga Kerja Asing, agar lebih punya taring. Bahaya sekali jika pemerintahan ini berjalan tanpa kontrol memadai," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Nasional
Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Wilayah PPKM Level 2 di Sulawesi

Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Wilayah PPKM Level 2 di Sulawesi

Nasional
Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel, Jokowi Ingin Impor Baja Ditekan

Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel, Jokowi Ingin Impor Baja Ditekan

Nasional
Kapasitas Pengunjung Fasilitas Umum, Kegiatan Seni, hingga Resepsi Pernikahan di Luar Jawa Bali Dibatasi 25 Perseen

Kapasitas Pengunjung Fasilitas Umum, Kegiatan Seni, hingga Resepsi Pernikahan di Luar Jawa Bali Dibatasi 25 Perseen

Nasional
Kemenkes: Jika Ada Oknum Tawarkan Vaksinasi Dosis Ketiga, Laporkan!

Kemenkes: Jika Ada Oknum Tawarkan Vaksinasi Dosis Ketiga, Laporkan!

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
Diperiksa KPK, Anies: Saya Akan Sampaikan Semua yang Dibutuhkan

Diperiksa KPK, Anies: Saya Akan Sampaikan Semua yang Dibutuhkan

Nasional
Mengkritisi Angka 3.830 Orang Positif Covid Berkeliaran di Jalan-jalan

Mengkritisi Angka 3.830 Orang Positif Covid Berkeliaran di Jalan-jalan

Nasional
Polri: Irjen Napoleon Masuk ke Sel Muhammad Kece dengan Cara Tukar Gembok

Polri: Irjen Napoleon Masuk ke Sel Muhammad Kece dengan Cara Tukar Gembok

Nasional
Komisi III DPR Pilih 7 Calon Hakim Agung, Berikut Nama-namanya...

Komisi III DPR Pilih 7 Calon Hakim Agung, Berikut Nama-namanya...

Nasional
Ini Daftar Wilayah PPKM Level 2 di NTT dan NTB hingga 4 Oktober

Ini Daftar Wilayah PPKM Level 2 di NTT dan NTB hingga 4 Oktober

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 262,3 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 262,3 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Daftar Wilayah Level 2 di Kalimantan

PPKM Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Daftar Wilayah Level 2 di Kalimantan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.