Ini yang Harus Dilakukan Jokowi agar Pemangkasan 14 Proyek Tak Jadi Titik Lemah

Kompas.com - 20/04/2018, 08:50 WIB

Moh Nadlir,

Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

Moh Nadlir

Penulis

Inggried Dwi Wedhaswary

Editor

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo berpidato saat menghadiri Silaturahmi Penyuluh Agama Jawa Tengah 2018 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/4). Silaturahmi yang diikuti sekitar 5.711 penyuluh lintas agama se-Jateng tersebut membahas sejumlah isu diantaranya tentang kerukunan antarumat beragama, dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penerapan nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. (ANTARA FOTO/Aji Setyawan)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memangkas sebanyak 14 proyek strategis nasional (PSN).

Pemangkasan PSN tersebut didasarkan pada sisi visibilitas karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pelaksanaannya.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, Jokowi perlu menyampaikan kembali kepada publik bahwa selain 14 PSN yang dipangkas, proyek-proyek lain tetap berjalan.

Hal ini untuk menghindari persepsi negatif publik yang menganggap bahwa pemerintah gagal melaksanakan 222 PSN.

Menurut dia, langkah ini perlu dilakukan mengingat Jokowi akan kembali maju pada Pilpres 2019.

"Itu harus menjadi perhatian, bisa jadi titik lemah Jokowi, selain soal ekonomi lainnya," kata Djayadi, dihubungi, Jumat (20/4/2018).

Ia mengatakan, selama ini infrastruktur selalu menjadi fokus "jualan" dan keunggulan merintahan Jokowi.

"Proyek-proyek itu utamanya infrastruktur, itu memberi bukti konkreit bahwa ada pembangunan," kata Djayadi.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu menegaskan kembali PSN apa saja yang masih dikerjakan untuk menghindari persepsi negatif publik tersebut.

"Kalau masalah infrastruktur itu tidak tersampaikan secara massif ke publik maka itu bisa mengurangi apresiasi masyarakat," ujar Djayadi.

"Sepanjang proyek yang ada dilanjutkan, maka apresiasi masyarakat terhadap proyek infrastruktur akan berjalan, walaupun ada yang dipangkas tadi," lanjut dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, pemangkasan tersebut adalah langkah realistis pemerintah saat ini mengejar dengan sisa masa pemerintahan.

Menurut Qodari, pemerintah tidak ingin mengambil risiko atas janji pembangunan infrastruktur yang selama ini telah digenjot.

"Realitislah, jangan sampai dipaksakan malah tidak terealiasi malah jadi celaka. Kalau dipaksakan tidak akan selesai," kata dia.

Pangkas 14 proyek