Dokter Bimanesh Lihat Dua Kejanggalan Saat Novanto Dibawa ke Ruang VIP

JAKARTA, KOMPAS.com - Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, Bimanesh Sutarjo merasa, ada dua kejanggalan saat Politisi Partai Golkar Setya Novanto dibawa ke ruang perawatan VIP 323.

Hal itu disampaikan Bimanesh saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Bimanesh bersaksi untuk terdakwa mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

"Lima menit saya tunggu, tiba-tiba jedarrr...masuk pasien dengan diantar terburu-buru. Ramai seperti hiruk pikuk," ujar Bimanesh.

(Baca juga : Saat Telepon Dokter Bimanesh, Fredrich Bilang Dok, Skenarionya Kecelakaan)

Menurut Binanesh, saat itu Novanto berada di atas sebuah brankar, atau tempat tidur beroda. Ia didampingi sejumlah petugas keamanan rumah sakit dan perawat.

Bimanesh mengatakan, ada yang janggal saat Novanto dibawa. Sebab, brankar didorong dengan sangat cepat dan tergesa-gesa.

Hal itu sangat tidak lazim dilakukan. Sebab, menurut Bimanesh, pasien yang sedang sakit sangat sensitif, sehingga seharusnya brankar tidak didorong dengan cepat.

Selain itu, ada hal lain yang janggal, menurut Bimanesh. Saat itu, seluruh tubuh Novanto ditutup dengan selimut. Padahal, Novanto disebut baru mengalami kecelakaan.

(Baca juga : Dokter Ini Merasa Ada 7 Kejanggalan dalam Data Visum Setya Novanto)

Bimanesh sempat menanyakan alasan seluruh tubuh Novanto ditutup dengan selimut. Namun, perawat dan petugas keamanan yang membawa Novanto tidak memberikan jawaban.

"Kalau dari IGD kan tidak perlu terburu-buru dan tidak pakai selimut kayak hijab tebal gitu. Saya tanya tapi tidak ada yang menjawab," kata Binanesh.

Fredrich dan Bimanesh didakwa menghalangi penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK)

Menurut jaksa, Bimanesh bersama-sama dengan pengacara Fredrich Yunadi telah melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau.

Hal itu dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK. Saat itu, Novanto merupakan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).