ICW Minta KPK Tuntaskan Kasus-kasus yang Mangkrak

Kompas.com - 18/04/2018, 23:20 WIB
Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan bahwa besarnya anggaran yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) rawan akan kecurangan. Jakarta, Kamis (14/9/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan bahwa besarnya anggaran yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) rawan akan kecurangan. Jakarta, Kamis (14/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) membuka alasan kepada publik terkait dengan kasus-kasus yang mangkrak.

Padahal, KPK tak memiliki wewenang untuk menghentikan kasus, sehingga seharusnya seluruh kasus itu dituntaskan.

“Kami mendesak KPK untuk mengumumkan kepada publik kasus-kasus apa yang mangkrak dan apa alasannya supaya akuntabilitas penanganan kasus perkara di KPK itu bisa berjalan,” ujar Febri saat ditemui di Sekretariat ICW, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Ia menilai banyaknya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK bisa jadi menjadi salah satu alasan mangkraknya kasus-kasus lama. Jumlah penyidik yang terbatas biasanya akan difokuskan untuk menuntaskan lebih dulu hasil tangkap tangan.

Baca juga : Kasus RJ Lino, KPK Panggil VP Hubungan Pelanggan Pelindo II

Meski demikian, Febri tetap meminta KPK tak mengabaikan sikap kehati-hatian dalam menangani kasus.

“Karena nanti kalau tidak menangani kasus dengan prudent akan sangat mudah kalah dalam praperadilan,” ucapnya.

Sejumlah kasus-kasus di KPK yang belum jelas perkembangan penanganannya seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Century, kasus di Pelindo 2, kasus korupsi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), kasus perpanjangan kontrak pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT), dan kasus korupsi di Petral.

Kompas TV Ketua KPK angkat bicara soal putusan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.




Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X