Facebook Tak Janji Audit Bocornya Data Pengguna Bisa Selesai Dalam Sebulan

Kompas.com - 18/04/2018, 20:59 WIB
Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (18/4/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan tenggat selama satu bulan kepada Facebook untuk menyerahkan hasil audit terkait bocornya satu juta data pengguna Indonesia. Namun, Facebook Indonesia belum dapat memastikan bahwa dalam satu bulan mereka sudah bisa menyelesaikan audit itu.

"Nanti sambil jalan ya. Kalau mengenai audit itu pasti nanti ka akan transparan," ujar Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari di Bareskmirim Polri, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

"Saya sampaikan ke Komisi I juga ke Bareskrim untuk tanggal pastinya saya juga tidak bisa menjanjikan," lanjut dia.

Ruben mengatakan, saat ini Facebook masih dalam proses pencarian data-data untuk investigasi internal.

Baca juga : Penyalah Guna Data 50 Juta Akun Facebook Bikin Mata Uang Digital

Selanjutnya, kata Ruben, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Komisi I, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bareskrim.

"Untuk memberikan fakta-fakta mungkin yang lebih rinci dan lebih detail nanti kedepannya," kata Ruben.

Ruben memastikan hasil audit itu akan diserahkan kepada pihak terkait secara terbuka untuk dipelajari bersama.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Meutya Hafid menganggap satu bulan adalah waktu yang cukup untuk menyerahkan hasil audit. Hasil tersebut untuk menakar potensi bahaya yang bisa ditimbulkan atas insiden tersebut.

Baca juga : Diperiksa 5 Jam, Ini yang Disampaikan Perwakilan Facebook ke Bareskrim

“Nanti hasilnya bukan lagi untuk menyalahkan Facebook atau pihak tertentu, tetapi kami harus tahu data itu jatuh kepada siapa dan dipergunakan untuk apa,” kata Meutya.

Menurut Meutya, satu bulan batas waktu yang tepat, tida terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Pasalnya, mereka berkejaran dengan waktu pelaksanaan Pilkada yang digelar pertengahan tahun ini.

Jika tak juga memberikan hasil audit hingga tenggat tersebut, Meutya mengatakan ada penilaian lain dari Komisi 1 DPR RI ke Facebook. Salah satu opsinya, Komisi 1 DPR RI bisa mengajukan ke pemerintah agar mengeluarkan moratorium (pembekuan).

“Moratorium itu salah satu opsinya. Tapi tentu nanti dibicarakan lagi dengan pemerintah,” ujarnya.

Kompas TV Di hadapan anggota komisi I DPR perwakilan Facebook Indonesia membantah adanya kebocoran data.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

Nasional
Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Nasional
Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Nasional
La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X