Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Facebook Tak Janji Audit Bocornya Data Pengguna Bisa Selesai Dalam Sebulan

Kompas.com - 18/04/2018, 20:59 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan tenggat selama satu bulan kepada Facebook untuk menyerahkan hasil audit terkait bocornya satu juta data pengguna Indonesia. Namun, Facebook Indonesia belum dapat memastikan bahwa dalam satu bulan mereka sudah bisa menyelesaikan audit itu.

"Nanti sambil jalan ya. Kalau mengenai audit itu pasti nanti ka akan transparan," ujar Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari di Bareskmirim Polri, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

"Saya sampaikan ke Komisi I juga ke Bareskrim untuk tanggal pastinya saya juga tidak bisa menjanjikan," lanjut dia.

Ruben mengatakan, saat ini Facebook masih dalam proses pencarian data-data untuk investigasi internal.

Baca juga : Penyalah Guna Data 50 Juta Akun Facebook Bikin Mata Uang Digital

Selanjutnya, kata Ruben, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Komisi I, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bareskrim.

"Untuk memberikan fakta-fakta mungkin yang lebih rinci dan lebih detail nanti kedepannya," kata Ruben.

Ruben memastikan hasil audit itu akan diserahkan kepada pihak terkait secara terbuka untuk dipelajari bersama.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Meutya Hafid menganggap satu bulan adalah waktu yang cukup untuk menyerahkan hasil audit. Hasil tersebut untuk menakar potensi bahaya yang bisa ditimbulkan atas insiden tersebut.

Baca juga : Diperiksa 5 Jam, Ini yang Disampaikan Perwakilan Facebook ke Bareskrim

“Nanti hasilnya bukan lagi untuk menyalahkan Facebook atau pihak tertentu, tetapi kami harus tahu data itu jatuh kepada siapa dan dipergunakan untuk apa,” kata Meutya.

Menurut Meutya, satu bulan batas waktu yang tepat, tida terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Pasalnya, mereka berkejaran dengan waktu pelaksanaan Pilkada yang digelar pertengahan tahun ini.

Jika tak juga memberikan hasil audit hingga tenggat tersebut, Meutya mengatakan ada penilaian lain dari Komisi 1 DPR RI ke Facebook. Salah satu opsinya, Komisi 1 DPR RI bisa mengajukan ke pemerintah agar mengeluarkan moratorium (pembekuan).

“Moratorium itu salah satu opsinya. Tapi tentu nanti dibicarakan lagi dengan pemerintah,” ujarnya.

Kompas TV Di hadapan anggota komisi I DPR perwakilan Facebook Indonesia membantah adanya kebocoran data.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Nasional
Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Nasional
RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com