Kompas.com - 18/04/2018, 20:17 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka mantan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus tidak melanggar asas hukum nebis in idem. Asas tersebut adalah asas yang melarang seseorang diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan meski sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.

Hal itu disampaikan biro hukum KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

"Perkara praperadilan yang diajukan pemohon tidak dapat dikatakan nebis in idem, termasuk juga terhadap bukti-bukti yang digunakan dalam perkara yang yang ditangani oleh termohon," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu.

Baca juga: Eks Bupati Sula Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Masjid Divonis Bebas

Menurut KPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkara yang diajukan oleh pemohon bukanlah nebis in idem. Sebab, putusan praperadilan hanya memutus secara formil proses yang dilakukan oleh penyidik dalam penetapan tersangka.

Sementara itu, undang-undang mengatur bahwa praperadilan tidak memutus tentang pokok perkara.

Baca juga: Kecam Terdakwa Korupsi Tak Ditahan, Massa Lempar Sepatu ke Mobil Mantan Bupati Sula

Dalam mengajukan praperadilan, Ahmad Hidayat Mus menilai bukti hukum dalam perkara yang ditangani KPK adalah nebis in idem. Pemohon praperadilan menilai, pokok perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor Ternate dan sudah berkekuatan hukum tetap.

"Perkara di PN Ternate bukanlah atas nama pemohon, melainkan atas nama Ema Sabar, Majestisa, dan Hidayat Nahumarury yang merupakan bawahan dari pemohon," kata Febri.

Kompas TV Di Pilkada 2018, Ahmad Hidayat maju sebagai calon gubernur Maluku Utara berpasangan dengan Rivai Umar.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Belum Putuskan Nama Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Jokowi Belum Putuskan Nama Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Nasional
Komandan Paspampres Pastikan Anggotanya yang Pukul Warga Solo Bakal Disanksi

Komandan Paspampres Pastikan Anggotanya yang Pukul Warga Solo Bakal Disanksi

Nasional
Hari Ini, 2.430 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Hari Ini, 2.430 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Nasional
Gibran Marah Anggota Paspampres Pukul Warga Solo, Komandan Paspampres Minta Maaf

Gibran Marah Anggota Paspampres Pukul Warga Solo, Komandan Paspampres Minta Maaf

Nasional
Sidang Tahunan 2022, Ornamen Batik Kawung Akan Hiasi Lobby Gedung Parlemen

Sidang Tahunan 2022, Ornamen Batik Kawung Akan Hiasi Lobby Gedung Parlemen

Nasional
Sidang Tahunan 2022 Digelar Kapasitas 100 Persen, Para Tamu Wajib PCR

Sidang Tahunan 2022 Digelar Kapasitas 100 Persen, Para Tamu Wajib PCR

Nasional
Partai Ummat Daftar Pemilu 2024, Amien Rais Ingin Sadarkan Anak Bangsa

Partai Ummat Daftar Pemilu 2024, Amien Rais Ingin Sadarkan Anak Bangsa

Nasional
Jokowi Diskusi 2,5 Jam dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Bahas soal Krisis

Jokowi Diskusi 2,5 Jam dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Bahas soal Krisis

Nasional
Soal Pendamping Prabowo, Gerindra Persilakan PKB Usulkan Nama Cawapres

Soal Pendamping Prabowo, Gerindra Persilakan PKB Usulkan Nama Cawapres

Nasional
Disebut Restui Prabowo dan Ganjar Maju Pilpres, Jokowi: Masa Saya Bilang Jangan

Disebut Restui Prabowo dan Ganjar Maju Pilpres, Jokowi: Masa Saya Bilang Jangan

Nasional
Kapolri Diminta Evaluasi Terbuka Usai Bubarkan Satgassus Merah Putih

Kapolri Diminta Evaluasi Terbuka Usai Bubarkan Satgassus Merah Putih

Nasional
Andalkan Loyalis Amien Rais, Partai Ummat Sesumbar Bakal Masuk 3 Besar DPR RI

Andalkan Loyalis Amien Rais, Partai Ummat Sesumbar Bakal Masuk 3 Besar DPR RI

Nasional
Imparsial Singgung Dugaan Intervensi Sambo Terkait Satgassus Merah Putih dan Kasus Brigadir J

Imparsial Singgung Dugaan Intervensi Sambo Terkait Satgassus Merah Putih dan Kasus Brigadir J

Nasional
Kemenkes: 25 Juta Masyarakat Belum Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Kemenkes: 25 Juta Masyarakat Belum Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Amien Rais: 'Presidential Threshold' 20 Persen Lestarikan 6L, 'Lagi-lagi Lu, Lagi-lagi Lu'

Amien Rais: "Presidential Threshold" 20 Persen Lestarikan 6L, "Lagi-lagi Lu, Lagi-lagi Lu"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.