Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Jujur dalam Seleksi, Jumlah Pendaftar Calon Anggota Polri Turun

Kompas.com - 18/04/2018, 14:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri Irjen Arief Sulistyanto mengakui adanya penurunan jumlah pendaftar calon anggota Polri periode 2018 dibandingkan dengan 2017.

Tahun lalu, jumlah pendaftar taruna Akademi Kepolisian sebanyak 15.000 orang. Tahun ini, pendaftarnya hanya 13.000 orang.

"Kami menganalisis di mana letak turunnya. Apakah karena minatnya berkurang," ujar Arief di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

(Baca juga: Polri Perketat Seleksi Calon Anggota, Tak Perlu Uang untuk Jadi Polisi)

 

Setelah dicari tahu, bukan karena peminatnya semakin sedikit sebab jumlah pendaftar masih sangat besar dibandingkan kuota yang disediakan.

Berdasarkan analisis sementara, kemungkinan peserta menurun karena melihat ketatnya proses seleksi. Panitia seleksi telah disumpah dan berkomitmen agar tidak bermain-main dalam proses seleksi.

Tak hanya itu, para peserta juga harus membuat surat pernyataan yang intinya berkomitmen ikut seleksi secara jujur sesuai kemampuan. Selain itu, Polri juga proaktif merekrut siswa dengan kompetensi khusus di berbagai bidang, seperti musik, penerbangan, perairan, hingga analisis kimia.

"Dengan program rekrutmen kami mencari siswa yang potensial, kami beri bimbingan oleh Polres, ini yang akhirnya mungkin orang yang belum siap tidak berani coba-coba," kata Arief.

(Baca juga: Anggota TNI, Polri, dan PNS Bisa Kredit Rumah Tanpa DP)

Kemungkinan, kata dia, peserta yang tidak mendaftar tahun ini memilih mempersiapkan diri untuk rekrutmen tahun depan supaya lolos murni dengan kemampuan sendiri.

Arief mengatakan, syarat yang diterapkan dalam seleksi tahun ini lebih ketat daripada tahun lalu. Dengan demikian, semakin hari, SDM Polri semakin berkualitas. Proses seleksi yang baik akan berpengaruh pada hasil didiknya.

"Kalau mendidiknya bagus, maka hasilnya akan bagus. Mereka akan melaksanakan tugas ke masyarakat dengan baik juga," kata Arief.

Kompas TV Komisi Kepolisian Nasional meminta perwira aktif Polri langsung mundur saat memutuskan maju dalam pemilihan kepala daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com