Kompas.com - 18/04/2018, 11:35 WIB
Komisioner Komisi Pemilikhan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan ketika di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di Jakarta, Kamis (1/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKomisioner Komisi Pemilikhan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan ketika di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di Jakarta, Kamis (1/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mendorong pemerintah dan DPR RI agar membuat langkah-langkah optimal untuk menuntaskan perekaman E-KTP.

Ia mengatakan, masyarakat terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang.

“KPU dalam posisi berupaya untuk menjamin agar hak politik warga Indonesia itu dapat dijamin,” kata Wahyu Setiawan saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

(Baca juga: Mendagri Siapkan Aturan, Buat E-KTP, KK, dan Akta Lahir Harus Jadi Sejam)

Ia mengatakan, ada sekitar 6,3 juta pemilih yang belum memiliki KTP elektronik (E-KTP).

KPU, kata Wahyu, mengapresiasi upaya pemerintah untuk menyelesaikan perekaman data KTP Elektronik dengan meningkatkan pelayanan pembuatan E-KTP.

“Yang kita tahu pemerintah berupaya keras menyelesaikan masalah tersebut dengan meningkatkan peralatan pembuatan KTP Elektronik,” jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Dipercepat)

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebelumnya mengungkapkan saat ini ada 6.768.025 pemilih yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan pengganti e-KTP.

Jumlahnya yakni 3.497.228 pemilih laki-laki dan 3.270.797 pemilih perempuan.

KPU pun berharap, agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bisa segera menuntasan persoalan tersebut secepatnya.

Kompas TV Puluhan ribu warga Kabupaten Bone Sulawesi Selatan belum melakukan rekaman kartu tanda penduduk elektronik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Nasional
LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

Nasional
Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Nasional
Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Nasional
Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Nasional
Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Nasional
Menyembuhkan Islamofobia

Menyembuhkan Islamofobia

Nasional
Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Nasional
Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Nasional
Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Nasional
Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Nasional
Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.