Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Bantah SBY Ingin Prabowo Jadi "King Maker"

Kompas.com - 18/04/2018, 11:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah adanya pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyonio (SBY) yang menginginkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi king maker di Pemilu 2019.

"Enggak ada pernyataan seperti itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Ia menilai, pernyataan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang mengatakan SBY ingin Prabowo menjadi king maker hanya pendapat pribadi. Karena itu, ia tak mau menanggapi pernyataan tersebut lebih jauh.

(Baca juga: Demokrat: SBY Ingin Prabowo Jadi "King Maker")

Lagi pula, kata Fadli, Prabowo telah menerima mandat dari Gerindra untuk maju sebagai calon presiden. Hal itu, lanjut dia, bersifat final dan mengikat serta tak mungkin berubah di tengah jalan.

Ia menambahkan, Prabowo tak pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadi king maker. Prabowo, kata Fadli, justru menyatakan kesiapannya sebagai capres.

"Proses masing-masing parpol kami tahu, kami hargai, tetapi Gerindra sudah final. Tentang bab king maker itu tertutup, bab tentang cawapres juga tertutup. Pak Prabowo maju sebagai capres," lanjutnya.

Ferdinand sebelumnya mengatakan, partainya masih membuka opsi untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. Namun, Demokrat ingin Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak diusung sebagai capres.

"Pak SBY sebetulnya ingin Pak Prabowo naik kasta jadi king maker," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Selasa (17/4/2018).

(Baca juga: Prabowo Dinilai Lebih Baik Jadi "King Maker" daripada Ikut Pilpres)

Ferdinand mengatakan, berdasarkan sejumlah survei, elektabilitas Prabowo masih yang tertinggi setelah Presiden Joko Widodo. Namun, SBY khawatir jika Prabowo kembali kalah apabila dipaksakan melawan petahana.

"Kemarin saja tahun 2014 Jokowi bukan siapa-siapa, Prabowo kalah, apalagi sekarang," kata Ferdinand.

Kompas TV Segala kemungkinan masih bisa terjadi sebelum ketuk palu pendaftaran pencapresan Agustus mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com