Kompas.com - 18/04/2018, 08:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina berharap partai politik mendukung larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam Pileg 2019.

Menurut dia, dukungan itu bisa menunjukkan adanya komitmen parpol dalam melakukan pemberantasan korupsi.

"Seharusnya dalam konteks mewujudkam komitmen anti-korupsi partai, partai harusnya apresiasi dan mendukung Komisi Pemilihan Umum," kata Almas melalui pesan singkat, Selasa (17/4/2018) malam.

Baca juga : KPU Siapkan Dua Opsi Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Jika larangan itu mendapat penolakan dari fraksi-fraksi di DPR, Almas menilai, KPU tetap memiliki wewenang penuh untuk memuat larangan itu dalam Peraturan KPU (PKPU). Sebab, hasil rapat dengar pendapat tidak bersifat mengikat.

"Menurut kami, KPU punya wewenang untuk tetap lanjut. Karena RDP tidak mengikat," ujar dia.

Bagi ICW, langkah yang akan ditempuh KPU merupakan langkah progresif untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sekaligus berintegritas.

"Bahkan, jangan cuma mantan narapidana tapi juga calon-calon dengan status hukum tersangka atau terdakwa kasus korupsi," kata Almas.

Baca juga : Perludem: KPU Tak Perlu Khawatir Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg Digugat

Sebelumnya Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz juga mempertanyakan sikap sejumlah partai yang menolak rencana larangan mantan narapidana korupsi tak boleh ikut pemilu anggota legislatif (pileg) 2019.

Menurut Donal, patut dicurigai parpol yang tak mendukung larangan tersebut merupakan partai yang kadernya banyak tersangkut korupsi.

"Saya mencurigai partai-partai yang tidak setuju dengan gagasan ini adalah partai-partai yang kadernya banyak terlibat kasus korupsi dan akan mengusung mereka kembali dalam pileg 2019. Itu pandangan saya," ujar Donal dalam sebuah diskusi di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).

Baca juga : Meski Rentan Digugat, KPU Tetap Larang Mantan Napi Korupsi Maju Pileg 2019

Menurut Donal, jika suatu partai menjalan proses perekrutan calon dengan benar, maka partai tersebut tidak perlu resah dengan adanya larangan tersebut.

Ia menilai larangan dalam PKPU itu nantinya akan menguatkan proses perekrutan di internal partai.

Kompas TV KPU sedang melakukan uji publik terhadap pasal untuk melarang narapidana korupsi jadi caleg.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RAPBN 2023, Ini Penjelasan Lengkap Jokowi soal Besaran Dana Kesehatan, Pendidikan hingga Infrastruktur

RAPBN 2023, Ini Penjelasan Lengkap Jokowi soal Besaran Dana Kesehatan, Pendidikan hingga Infrastruktur

Nasional
PDI-P Hormati Terbentuknya Kerja Sama Politik Gerindra dan PKB

PDI-P Hormati Terbentuknya Kerja Sama Politik Gerindra dan PKB

Nasional
Kenakan Pakaian Adat Kaltim Saat Upacara HUT ke-77 RI, Menkes: Siap-siap ke Ibu Kota Baru

Kenakan Pakaian Adat Kaltim Saat Upacara HUT ke-77 RI, Menkes: Siap-siap ke Ibu Kota Baru

Nasional
HUT Ke-77 RI, SBY Sebut Indonesia Bangsa yang Tangguh

HUT Ke-77 RI, SBY Sebut Indonesia Bangsa yang Tangguh

Nasional
Upaya Ferdy Sambo Diduga Hendak Suap Petugas LPSK Dinilai Bisa Dipidana

Upaya Ferdy Sambo Diduga Hendak Suap Petugas LPSK Dinilai Bisa Dipidana

Nasional
Baju Adat Jokowi Saat Peringati HUT Ke-77 RI Bawa Pesan Semangat

Baju Adat Jokowi Saat Peringati HUT Ke-77 RI Bawa Pesan Semangat

Nasional
Kelakar Hasto PDI-P saat Lomba Bakiak: Ibarat Pemilu 2024, Tak Boleh Curi 'Start'

Kelakar Hasto PDI-P saat Lomba Bakiak: Ibarat Pemilu 2024, Tak Boleh Curi "Start"

Nasional
Ketika Prabowo Joget Diiringi Lagu 'Ojo Dibandingke' di Hadapan Jokowi...

Ketika Prabowo Joget Diiringi Lagu "Ojo Dibandingke" di Hadapan Jokowi...

Nasional
MAKI Puji KPK yang Mengalah dari Kejagung Saat Jemput Surya Darmadi

MAKI Puji KPK yang Mengalah dari Kejagung Saat Jemput Surya Darmadi

Nasional
Merdeka dari Rasa Takut dan Putus Asa

Merdeka dari Rasa Takut dan Putus Asa

Nasional
Kata PDI-P soal Isu Prabowo hingga Ganjar Dapat 'Endorse' Jokowi Maju Pilpres 2024

Kata PDI-P soal Isu Prabowo hingga Ganjar Dapat "Endorse" Jokowi Maju Pilpres 2024

Nasional
Momen Jokowi Peringati HUT Ke-77 RI Bersama Cucu, Sesekali Tengahi Sedah Mirah dan Panembahan

Momen Jokowi Peringati HUT Ke-77 RI Bersama Cucu, Sesekali Tengahi Sedah Mirah dan Panembahan

Nasional
Lagu Campursari Menggema di Istana, Jokowi Semringah, Iriana dan Menteri-Menteri Berjoget Riang

Lagu Campursari Menggema di Istana, Jokowi Semringah, Iriana dan Menteri-Menteri Berjoget Riang

Nasional
PDI-P Targetkan 'Hattrick' Menang Pemilu: Lanjutkan Kesatupaduan Kepemimpinan Soekarno, Megawati, Jokowi

PDI-P Targetkan "Hattrick" Menang Pemilu: Lanjutkan Kesatupaduan Kepemimpinan Soekarno, Megawati, Jokowi

Nasional
Sebelum Upacara, Jokowi Terima Skuad Timnas U-16 di Istana Merdeka

Sebelum Upacara, Jokowi Terima Skuad Timnas U-16 di Istana Merdeka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.