JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI diduga telah melakukan pelanggaran hak anak-anak setelah memberikan siswa SMA soal ujian yang materi dan jenis soalnya tidak pernah diajarkan.
Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Bidang Pendidikan, Retno Listyarti ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).
"Ini adalah malpraktik dalam pendidikan, tepatnya dalam evaluasi," ujar Retno.
Baca juga : KPAI: Para Siswa Tidak Pernah Membayangkan Soal Matematika UNBK Sesulit Itu
Menurut Retno, malpraktik di pendidikan tersebut bisa merugikan para siswa dan menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
"Kalau malpraktik di kedokteran bisa menimbulkan kematian," kata Retno.
Retno pun menganggap, menguji siswa dengan materi yang tidak pernah dipelajari adalah sebuah ketidakadilan.
Materi yang dimaksud Retno itu adalah soal matematika pada Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA yang berjenis Higher Order Thinking Skills (HOTS).
"Kalau Kemendikbud mau adil, maka yang perlu dibenahi para gurunya untuk melakukan proses pembelajaran HOTS bukan malah berkosentrasi pada UNBK saja untuk menguji HOTS para siswanya," ujar Retno.
Karenanya, KPAI kata Retno mendorong Kemendikbud RI melakukan evaluasi secara transparan penyajian soal UNBK SMA yang telah berlangsung 9-12 April 2018 kemarin.
"Karena ada dugaan malpraktek evaluasi yang menimbulkan ketidakadilan bagi anak-anak peserta UNBK SMA," ungkap Retno.
(Baca juga: Mendikbud Jelaskan Mengapa UNBK Tahun Ini Lebih Sulit)
Sebelumnya, terkait keluhan sejumlah pihak terhadap sulitnya soal UNBK, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun menyampaikan permohonan maaf.
"Saya minta maaf kalau ada beberapa kalangan yang merasa mengalami kesulitan, yang sulit, yang tidak bisa ditoleransi," ujar Muhadjir Effendy di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/4/2018).
Muhadjir mengakui, pemerintah memang menaikkan tingkat kesulitan soal UNBK tahun ini. Menurut dia, soal UNBK 2018 sudah menerapkan high order thinking skills (HOTS).
Mendikbud mengatakan, HOTS diterapkan untuk mendorong siswa memiliki kemampuan berpikir kritis. Hal itu dianggap penting untuk pembentukan karakter siswa. Meski demikian, Muhadjir berjanji melakukan pembenahan UNBK.
"Jika masih ada ceruk-ceruk tertentu atau wilayah tertentu yang merasa kesulitan yang tidak bisa ditoleransi lagi, nanti kami evaluasi secara menyeluruh," lanjut Muhadjir.