Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Maladministrasi dalam Kasus Abu Tours, Ini Penjelasan Menag

Kompas.com - 17/04/2018, 17:21 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menemukan empat maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI dalam kasus dugaan penipuan oleh PT Amanah Bersama Umat Tours (Abu Tours).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun menganggap temuan Ombudsman RI tersebut perlu diklarifikasi.

"Kami merasa bahwa Itu kesimpulan yang tentu sepihak, dalam pengertian hanya melihat dari satu angle perspektif saja, belum melihat secara komprehensif," kata Lukman di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Sebelumnya Ombudsman RI menemukan bahwa Kemenag melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan tetap memberikan izin kepada Abu Tours untuk memberangkatkan calon jemaah.

Padahal, izin usaha Abu Tours sudah dicabut. Bahkan, jemaah tersebut dibebankan biaya tambahan lainnya agar bisa diberangkatkan.

(Baca juga: Harta CEO Abu Tours yang Disita: 23 Properti, 34 Mobil, hingga Uang Dollar AS)

Namun, Lukman menerangkan bahwa jemaah tersebut diberangkatkan bukan dengan Abu Tours, melainkan dengan mitra Abu Tours lainnya.

"Dengan kesediaan mereka menambah biaya, kami meminta mitra Abu Tours yang masih memiliki izin, untuk memberangkatkan mereka. Jadi bukan Abu Tours-nya yang memberangkatkan, karena dia izinnya sudah dicabut," ucap Lukman.

Menurut Lukman, kebijakan untuk tetap memberangkatkan jemaah juga merupakan solusi yang telah disepakati bersama.

"Itu adalah hasil mediasi kami yang merupakan solusi. Mereka tetap ingin berangkat umrah meski harus menambah biaya," kata Lukman.

(Baca juga: Meski Izin Telah Dicabut, Abu Tours Tetap Berangkatkan Jemaah Umrah)

Lukman pun membantah jika yang dilakukan Kemenag dianggap sebagai sebuah maladministrasi, seperti yang disebut Ombudsman RI.

"Jadi itu sebemarnya solusi. Itu bukan bentuk pembiaran apalagi maladministrasi. Apalagi membiarkan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang izinnya sudah dicabut tapi masih tetap memberangkatkan," kata Lukman.

"Fakta seperti ini kalau dilihat dari angle yang berbeda tentu akan menghasilkan kesimpulan berbeda," ujar dia.

Lukman pun menambahkan, saat ini Kemenag terus berkomitmen untuk memperbaiki manajemen pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan umrah yang lebih optimal.

"Kami memiliki komitmen bagaimana agar manajemen pengelolaan terkait dengan pengawasan penyelenggaraan umrah harus lebih dioptimalkan, ditingkatkan, diefektifkan ke depan," ujar dia.

Adapun, empat dugaan maladministrasi itu, pertama, Kemenag tidak kompeten dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Ombudsman RI menilai pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja PPIU tidak efektif.

Kedua, Kemenag dianggap melakukan pengabaian kewajiban hukum.

Ketiga, Kemenag dinilai melakukan penyimpangan prosedur.

Keempat, Kemenag diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan tetap memberikan izin kepada Abu Tours untuk memberangkatkan calon jemaah.

Kompas TV Selain menggeledah, penyidik juga menyita sejumlah aset milik tersangka Abu Tours yang berada di dua kantor.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com