Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Maladministrasi dalam Kasus Abu Tours, Ini Penjelasan Menag

Kompas.com - 17/04/2018, 17:21 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menemukan empat maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI dalam kasus dugaan penipuan oleh PT Amanah Bersama Umat Tours (Abu Tours).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun menganggap temuan Ombudsman RI tersebut perlu diklarifikasi.

"Kami merasa bahwa Itu kesimpulan yang tentu sepihak, dalam pengertian hanya melihat dari satu angle perspektif saja, belum melihat secara komprehensif," kata Lukman di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Sebelumnya Ombudsman RI menemukan bahwa Kemenag melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan tetap memberikan izin kepada Abu Tours untuk memberangkatkan calon jemaah.

Padahal, izin usaha Abu Tours sudah dicabut. Bahkan, jemaah tersebut dibebankan biaya tambahan lainnya agar bisa diberangkatkan.

(Baca juga: Harta CEO Abu Tours yang Disita: 23 Properti, 34 Mobil, hingga Uang Dollar AS)

Namun, Lukman menerangkan bahwa jemaah tersebut diberangkatkan bukan dengan Abu Tours, melainkan dengan mitra Abu Tours lainnya.

"Dengan kesediaan mereka menambah biaya, kami meminta mitra Abu Tours yang masih memiliki izin, untuk memberangkatkan mereka. Jadi bukan Abu Tours-nya yang memberangkatkan, karena dia izinnya sudah dicabut," ucap Lukman.

Menurut Lukman, kebijakan untuk tetap memberangkatkan jemaah juga merupakan solusi yang telah disepakati bersama.

"Itu adalah hasil mediasi kami yang merupakan solusi. Mereka tetap ingin berangkat umrah meski harus menambah biaya," kata Lukman.

(Baca juga: Meski Izin Telah Dicabut, Abu Tours Tetap Berangkatkan Jemaah Umrah)

Lukman pun membantah jika yang dilakukan Kemenag dianggap sebagai sebuah maladministrasi, seperti yang disebut Ombudsman RI.

"Jadi itu sebemarnya solusi. Itu bukan bentuk pembiaran apalagi maladministrasi. Apalagi membiarkan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang izinnya sudah dicabut tapi masih tetap memberangkatkan," kata Lukman.

"Fakta seperti ini kalau dilihat dari angle yang berbeda tentu akan menghasilkan kesimpulan berbeda," ujar dia.

Lukman pun menambahkan, saat ini Kemenag terus berkomitmen untuk memperbaiki manajemen pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan umrah yang lebih optimal.

"Kami memiliki komitmen bagaimana agar manajemen pengelolaan terkait dengan pengawasan penyelenggaraan umrah harus lebih dioptimalkan, ditingkatkan, diefektifkan ke depan," ujar dia.

Adapun, empat dugaan maladministrasi itu, pertama, Kemenag tidak kompeten dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Ombudsman RI menilai pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja PPIU tidak efektif.

Kedua, Kemenag dianggap melakukan pengabaian kewajiban hukum.

Ketiga, Kemenag dinilai melakukan penyimpangan prosedur.

Keempat, Kemenag diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan tetap memberikan izin kepada Abu Tours untuk memberangkatkan calon jemaah.

Kompas TV Selain menggeledah, penyidik juga menyita sejumlah aset milik tersangka Abu Tours yang berada di dua kantor.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com