Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Hubungan SBY dan Megawati Jadi Hambatan Koalisi Pilpres 2019

Kompas.com - 17/04/2018, 16:19 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya saat ini terus melakukan komunikasi dengan semua partai politik, termasuk dengan koalisi Presiden Joko Widodo.

Namun, ia mengakui, ketegangan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjadi ganjalan.

"Hubungan Bu Mega dengan Pak SBY sampai hari ini masih belum cair. Itu menjadi hambatan psikologis bagi kita untuk berkoalisi," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Selasa (17/4/2018).

(Baca juga: Demokrat: Banyak yang Tak Suka Jokowi, tapi Tidak Mau Pilih Prabowo)

Ferdinand berharap, seiring komunikasi politik yang terus berjalan antara kedua belah pihak, ketegangan antara Megawati dan SBY dengan sendirinya bisa mencair. Kuncinya adalah saling menghargai antarsesama partai.

"Tidak bisa 'Bu Mega memimpin, saya bos', tidak bisa juga. Karena ketum kami, kan, bagaimanapun presiden Indonesia 10 tahun. Levelnya bukan kita mau menempatkan beliau di atas yang lain, tapi tidak bisa juga diperlakukan dengan gaya yang sepele," kata Ferdinand.

Ferdinand menambahkan, saat ini Demokrat masih berusaha untuk membentuk poros ketiga untuk mengusung calon presiden di luar Jokowi ataupun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

(Baca juga: Jika Jokowi Vs Prabowo Lagi, Demokrat Akan Dukung Jokowi)

Untuk mewujudkan hal ini, Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain guna memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen kursi DPR.

Namun, jika Demokrat gagal membentuk poros ketiga dan nantinya pilpres hanya mempertandingkan Jokowi versus Prabowo lagi, Ferdinand menilai, partainya kemungkinan akan bergabung dengan Jokowi sebagai calon yang memiliki peluang menang paling kuat.

"Kami menilai Pak Prabowo tidak akan mampu menantang Jokowi, Demokrat tentu akan memilih mendukung Pak Jokowi kalau tak ada poros ketiga," kata Ferdinand.

Kompas TV Pemilihan Presiden 2019 kemungkinan besar akan menggulang persaingan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com