Perlu Kajian Mendalam untuk Ubah Usia Minimal Perkawinan

Kompas.com - 17/04/2018, 08:47 WIB
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher di ruang rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Komisi VIII DPR Ali Taher di ruang rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan, perlu kajian mendalam terkait usul Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) soal perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU Perkawinan menyatakan usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.

Usulan soal perubahan ini karena aturan yang berlaku saat ini dinilai berpotensi mendorong praktik perkawinan usia anak.

Baca juga : Menteri Yohana Minta Isu Perkawinan Anak Jadi Perhatian Komisi VIII


Menurut Ali, Kementerian PPPA harus mengkaji dasar perubahan tersebut dari berbagai aspek, seperti aspek sosiologis, filosofis, legalitas, dan politisnya.

"Memang ada harapan atau dukungan masyarakat untuk melakukan revisi itu. DPR meminta Menteri PPPA untuk melakukan kajian yang mendalam," ujar Ali, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

"Kajian yang mendalam terhadap UU itu harus dari aspek sosiologisnya, dari aspek politisnya, aspek filosofinya, dan juga aspek legalitasnya itu perlu dilakukan sehingga perlu adanya kehati-hatian dalam membahas itu," kata dia.

Ali mengatakan, usulan revisi UU Perkawinan terkait perubahan usia minimal perkawinan juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Baca juga : 1 Dekade Terakhir, Unicef Sebut Angka Perkawinan Anak di Dunia Menurun

Meski wacana revisi mendapat dukungan dari masyarakat, ada pula yang berpendapat sebaliknya. 

"Sementara sebagian masyarakat mengatakan UU itu masih relevan untuk bisa dijadikan acuan. Nah, itulah perlu DPR mendorong kepada pemerintah untuk melakukan kajian bersama stakeholder yang lain. Tidak hanya Kementerian Prempuan tetapi juga Kementerian Agama, Kemenkumham, dan kementerian terkait lainnya," kata Ali.

Selain itu, lanjut Ali, perkawinan usia anak juga disebabkan banyak faktor, seperti faktor pendidikan dan ekonomi.

Tidak sedikit orangtua yang mengawinkan anaknya karena tak mampu menyekolahkan dan akhirnya menganggap anak menjadi beban secara ekonomi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X