Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pangkas 14 Proyek Strategis Nasional

Kompas.com - 16/04/2018, 20:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memangkas sebanyak 14 proyek strategis nasional (PSN). Hingga saat ini, PSN yang dilaksanakan pemerintah berjumlah 222 proyek dengan total nilai sebesar Rp 4.100 triliun.

Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution mengatakan bahwa 14 PSN yang dipangkas bentuknya beragam. Ada yang proyek kereta api hingga kawasan ekonomi khusus.

"Yang di-drop itu antara lain kereta api Jambi-Palembang, kereta api Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional di Sumatera Utara, bendungan di Sulawesi Tenggara dan kawasan ekonomi khusus Merauke," papar Darmin saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Total nilai investasi PSN yang dipangkas berjumlah Rp 264 triliun.

Baca juga : Bahas Proyek Strategis Nasional, Jokowi Minta Menteri Cari Model Pembiayaan Alternatif

Darmin mengatakan pemangkasan PSN tersebut didasarkan pada sisi visibilitas. Artinya, keempat belas PSN tersebut dinilai tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pelaksanaannya.

Meskipun ada 14 PSN yang dipangkas, namun pemerintah menambah 2 PSN pada 2018 ini. Sebanyak dua PSN yang dimaksud, yakni pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dan program besar pemerataan ekonomi.

"Program pemerataan ekonomi itu di dalamnya ada sertifikasi lahan, perhutanan sosial, reforma agraria dan peremajaan perkebunan rakyat," lanjut Darmin.

Kompas TV Infrastruktur tetap menjadi proyek andalan untuk mendongkrak kinerja Adhi Karya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com