Bahas Proyek Strategis Nasional, Jokowi Minta Menteri Cari Model Pembiayaan Alternatif - Kompas.com

Bahas Proyek Strategis Nasional, Jokowi Minta Menteri Cari Model Pembiayaan Alternatif

Kompas.com - 16/04/2018, 17:15 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato saat menghadiri Silaturahmi Penyuluh Agama Jawa Tengah 2018 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/4). Silaturahmi yang diikuti sekitar 5.711 penyuluh lintas agama se-Jateng tersebut membahas sejumlah isu diantaranya tentang kerukunan antarumat beragama, dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penerapan nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. ANTARA FOTO/Aji Setyawan Presiden Joko Widodo berpidato saat menghadiri Silaturahmi Penyuluh Agama Jawa Tengah 2018 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/4). Silaturahmi yang diikuti sekitar 5.711 penyuluh lintas agama se-Jateng tersebut membahas sejumlah isu diantaranya tentang kerukunan antarumat beragama, dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penerapan nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Senin (16/4/2018), memimpin rapat terbatas membahas pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di Kantor Presiden, Jakarta.

Dalam pidato pembukaan rapat tersebut, Presiden mengungkapkan beberapa poin penting. Salah satunya adalah tentang model pembiayaan alternatif.

Jokowi mengatakan, proyek strategis nasional tidak mungkin hanya dibiayai APBN saja. Oleh sebab itu, mesti dicari model pembiayaan alternatif.

"Perlu dilakukan model-model pembiayaan alternatif, pembiayaan kreatif yang diminati oleh investor untuk membiayai proyek strategis nasional," ujar Jokowi.

(Baca juga: Pemerintah akan Pangkas Jumlah Proyek Strategis Nasional)

"Saya juga minta pelaksanaannya jangan semua dilakukan BUMN, jangan juga dikerjakan anak-anak BUMN, libatkan swasta, terutama swasta di daerah di mana proyek dikerjakan," lanjut dia.

Jokowi juga mengingatkan bahwa dalam rapat terbatas dengan topik yang sama pada 12 Februari 2018 lalu, ia mengarahkan para menteri untuk mengevaluasi seluruh proyek strategis nasional, mana yang betul-betul bisa dieksekusi dan mana yang tidak.

Jokowi pun meminta hasil evaluasi itu segera diselesaikan, baik proyek strategis nasional tahun 2017 atau 2018.

"Khususnya proyek strategis nasional yang sudah direncanakan mulai dikerjakan 2018, betul-betul dipastikan apakah bisa dieksekusi di lapangan atau tidak," ujar Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi meminta para menteri menghitung secara saksama apakah sebuah proyek strategis nasional berdampak bagi pengurangan angka kemiskinan dan mengatasi ketimpangan atau tidak.

(Baca juga: Jokowi Minta Darmin Evaluasi Proyek Strategis Nasional yang Tak Mungkin Dilaksanakan)

"Misalnya tol laut, harus dipastikan program itu benar-benar bisa menurunkan biaya logistik dan berdampak pada turunnya harga bahan pokok yang dikeluhkan rakyat atau tidak. Terutama di daerah kepulauan," ujar Jokowi.

Jokowi juga menekankan agar para menteri harus meningkatkan komunikasi ke publik mengenai manfaat proyek strategis nasional.

Hal ini, lanjut Jokowi, diharapkan akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proyek strategis tersebut. Bahkan, masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi jalannya proyek strategis tersebut.

Kompas TV Sebagian besar di antaranya ditargetkan rampung tahun 2018 dan bisa digunakan tahun 2019.


Komentar

Close Ads X