Bahas Proyek Strategis Nasional, Jokowi Minta Menteri Cari Model Pembiayaan Alternatif

Kompas.com - 16/04/2018, 17:15 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato saat menghadiri Silaturahmi Penyuluh Agama Jawa Tengah 2018 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/4). Silaturahmi yang diikuti sekitar 5.711 penyuluh lintas agama se-Jateng tersebut membahas sejumlah isu diantaranya tentang kerukunan antarumat beragama, dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penerapan nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. ANTARA FOTO/Aji SetyawanPresiden Joko Widodo berpidato saat menghadiri Silaturahmi Penyuluh Agama Jawa Tengah 2018 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/4). Silaturahmi yang diikuti sekitar 5.711 penyuluh lintas agama se-Jateng tersebut membahas sejumlah isu diantaranya tentang kerukunan antarumat beragama, dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penerapan nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Senin (16/4/2018), memimpin rapat terbatas membahas pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di Kantor Presiden, Jakarta.

Dalam pidato pembukaan rapat tersebut, Presiden mengungkapkan beberapa poin penting. Salah satunya adalah tentang model pembiayaan alternatif.

Jokowi mengatakan, proyek strategis nasional tidak mungkin hanya dibiayai APBN saja. Oleh sebab itu, mesti dicari model pembiayaan alternatif.

"Perlu dilakukan model-model pembiayaan alternatif, pembiayaan kreatif yang diminati oleh investor untuk membiayai proyek strategis nasional," ujar Jokowi.

(Baca juga: Pemerintah akan Pangkas Jumlah Proyek Strategis Nasional)

"Saya juga minta pelaksanaannya jangan semua dilakukan BUMN, jangan juga dikerjakan anak-anak BUMN, libatkan swasta, terutama swasta di daerah di mana proyek dikerjakan," lanjut dia.

Jokowi juga mengingatkan bahwa dalam rapat terbatas dengan topik yang sama pada 12 Februari 2018 lalu, ia mengarahkan para menteri untuk mengevaluasi seluruh proyek strategis nasional, mana yang betul-betul bisa dieksekusi dan mana yang tidak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi pun meminta hasil evaluasi itu segera diselesaikan, baik proyek strategis nasional tahun 2017 atau 2018.

"Khususnya proyek strategis nasional yang sudah direncanakan mulai dikerjakan 2018, betul-betul dipastikan apakah bisa dieksekusi di lapangan atau tidak," ujar Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi meminta para menteri menghitung secara saksama apakah sebuah proyek strategis nasional berdampak bagi pengurangan angka kemiskinan dan mengatasi ketimpangan atau tidak.

(Baca juga: Jokowi Minta Darmin Evaluasi Proyek Strategis Nasional yang Tak Mungkin Dilaksanakan)

"Misalnya tol laut, harus dipastikan program itu benar-benar bisa menurunkan biaya logistik dan berdampak pada turunnya harga bahan pokok yang dikeluhkan rakyat atau tidak. Terutama di daerah kepulauan," ujar Jokowi.

Jokowi juga menekankan agar para menteri harus meningkatkan komunikasi ke publik mengenai manfaat proyek strategis nasional.

Hal ini, lanjut Jokowi, diharapkan akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proyek strategis tersebut. Bahkan, masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi jalannya proyek strategis tersebut.

Kompas TV Sebagian besar di antaranya ditargetkan rampung tahun 2018 dan bisa digunakan tahun 2019.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Nasional
Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Nasional
Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.