Kejahatan Luar Biasa, Alasan KPU Larang Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg

Kompas.com - 16/04/2018, 15:46 WIB
Kompas TV Komisi Pemilihan Umum semakin mematangkan aturan yang melarang mantan narapidana korupsi mengikuti Pemilu Legislatif 2019.

"Saya lihat ini ada ruang yang harus diisi, karena dalam UU Pemilu itu pengaturan terkait pembatasan terpidana ini beda-beda. Dalam UU Pemilu kan tidak hanya mengatur anggota DPR, DPRD dan DPD tapi juga mengatur presiden dan wakil presiden," ujar Hadar dalam sebuah diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).

Pasal 169 hurf d UU Pemilu mengatur salah satu persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Sementara, dalam pasal 240 UU Pemilu, seorang mantan terpidana yang dipidana lima tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama ia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana.

(Baca juga: Bahas Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Mendagri Temui Ketua DPR)

"Lho kok terus tidak ada pelarangan bagi anggota DPR, padahal mereka sama-sama calon pemimpin. Sama-sama pentingnya mereka ini," tuturnya.

Akibat adanya perbedaan syarat tersebut, kata Hadar, KPU sebagai pihak penyelenggara pemilu memiliki kewenangan membuat pelarangan mantan napi korupsi ikut dalam Pileg 2019.

Ketentuan tersebut dapat diatur dalam PKPU agar syarat pencalonan dapat setara dan tidak diskriminatif.

"Itu (PKPU) memang masih perdebatan tapi menurut saya KPU punya kewenangan mengatur. Maka penyelenggara bisa menatanya, mengambil wewenang supaya syarat ini menjadi setara," kata Hadar.

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Nasional
Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Nasional
PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

Nasional
Polemik Vaksinasi Gotong Royong

Polemik Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

Nasional
Pimpinan dan Dewas KPK Diagendakan Hadiri Pemakaman Artidjo Alkostar Pagi Ini

Pimpinan dan Dewas KPK Diagendakan Hadiri Pemakaman Artidjo Alkostar Pagi Ini

Nasional
Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Nasional
Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

Nasional
UPDATE: 1,32 Juta Kasus Covid-19 dan Penerjunan Tim Supervisi 3 T di 7 Provinsi

UPDATE: 1,32 Juta Kasus Covid-19 dan Penerjunan Tim Supervisi 3 T di 7 Provinsi

Nasional
Hari Ini, Jokowi Resmikan Pengoperasian KRL Yogyakarta-Solo

Hari Ini, Jokowi Resmikan Pengoperasian KRL Yogyakarta-Solo

Nasional
Saat Peraih Penghargaan Antikorupsi Ditangkap KPK…

Saat Peraih Penghargaan Antikorupsi Ditangkap KPK…

Nasional
Duka Mendalam atas Kepergian Artidjo Alkostar, Algojo Para Koruptor

Duka Mendalam atas Kepergian Artidjo Alkostar, Algojo Para Koruptor

Nasional
Hari ini Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Pekerja Publik di Yogyakarta

Hari ini Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Pekerja Publik di Yogyakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X