Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: Elektabilitas Jokowi Naik, Prabowo Turun

Kompas.com - 16/04/2018, 14:11 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi dua tokoh terkuat sebagai kandidat calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019.

Berdasarkan survei Media Survei Nasional (Median) yang dilakukan pada 24 Maret-6 April 2018, elektabilitas Jokowi mengalami kenaikan, sementara Prabowo menurun.

Melalui metode semi terbuka, survei ini menanyakan kepada responden, "Jika pemilihan presiden dilakukan saat ini, siapakah yang Anda pilih menjadi Presiden RI?"

Responden disodorkan 45 pilihan nama. Namun, responden juga bisa menyebutkan tokoh pilihannya jika tak ada dalam daftar 45 nama yang disediakan.

Baca juga: Prabowo Disarankan Cari Cawapres yang Bisa Naikkan Elektabilitas

Hasilnya, Jokowi sebagai petahana memimpin dengan 36,2 persen. Prabowo menjadi penantang terkuatnya dengan meraih 20,4 persen.

Menyusul di bawahnya Gatot Nurmantyo (7 persen), Jusuf Kalla (4,3 persen), Anies Baswedan (2 persen), Muhaimin Iskandar (1,9 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (1,8 persen), Anis Matta (1,7 persen), Hary Tanoesoedibjo (1,6 persen), TGB M Zainul Majdi (1,5 persen), dan Yusril Ihza Mahendra (1 persen).

Sisanya mendapatkan elektabilitas di bawah 1 persen.

Direktur riset median Sudarto di Jakarta, Senin (16/4/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Direktur riset median Sudarto di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Survei mencatat, elektabilitas Jokowi mengalami kenaikan dibandingkan dengan Februari 2018, dari 35,0 persen menjadi 36,2 persen.

Sementara elektabilitas Prabowo turun dari 21,2 persen menjadi 20,4 persen.

Direktur Riset Median Sudarto mengatakan, elektabilitas Jokowi mengalami peningkatan karena karena naiknya angka kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

"Terjadi peningkatan kepuasan sedikit dibandingkan dengan Februari lalu. Ini karena banyak infrastruktur yang sudah selesai dan dirasakan masyarakat," kata Sudarto saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Baca juga: CSIS: Basis Massa Sama, Gatot dan Anies Tak Mampu Dongkrak Elektabilitas Prabowo

Ia memprediksi, apabila semakin banyak infrastruktur yang selesai menjelang 2019 dan manfaatnya dirasakan masyarakat, elektabilitas Jokowi akan semakin meningkat.

"Apalagi ditambah dengan program pro-rakyat yang digulirkan pemerintah," kata Sudarto.

Selain itu, Sudarto menilai, elektabilitas Prabowo mengalami penurunan karena berbagai komentar kontroversialnya di publik. Misalnya, pernyataan Prabowo yang menyebut Indonesian bisa bubar pada 2030 yang ternyata hanya merujuk pada novel fiksi Ghost Fleet.

Selain itu, menurut dia, turunnya elektabilitas Prabowo ini karena mantan Danjen Kopassus itu tidak kunjung mendeklarasikan diri sebagai capres.

Baca juga: Survei Polcomm Institute: Elektabilitas Jokowi Masih Lebih Tinggi dari Prabowo

Prabowo baru menyatakan kesiapannya menjadi capres dalam rakornas Gerindra, 11 April lalu. Sementara data survei diambil sebelum itu.

"Sebagai catatan, data survei ini kami ambil terakhir pada 6 April. Efek deklarasi Prabowo belum kami potret. Umumnya kalau sudah deklarasi suaranya naik," kata Sudarto.

Populasi survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang memiliki hak pilih. Sampelnya 1.200 responden.

Margin of error
 survei ini adalah plus minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Artinya, ada peluang angka survei meleset lebih besar atau kecil sampai 2,9 persen.

Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan jender. Sudarto menegaskan, survei dibiayai secara mandiri.

Kompas TV Prabowo akhirnya mendeklarasikan diri sebagai capres 2019 dari Partai Gerindra.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com