Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Diminta Tolak Usulan Kenaikan Anggaran DPR Tahun 2019

Kompas.com - 15/04/2018, 17:12 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengkritik usulan Rencana Kerja dan Anggaran DPR tahun 2019 sebesar Rp 7.721.175.861.000 (7,7 triliun). Anggaran tersebut naik sekitar Rp 2 triliun dari anggaran 2018.

Rencana penganggaran disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Yenny mengatakan, Fitra konsisten menolak kenaikan anggaran DPR, terutama yang digunakan untuk pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi.

Ia meminta Presiden Joko Widodo tidak menyetujui usulan kenaikan anggaran DPR tahun 2019.

"Fitra konsisten menolak kenaikan anggaran DPR yang digunakan untuk fasilitas dan gedung baru. Oleh karena itu Fitra merekomendasikan Bapak Presiden Jokowi, untuk tidak menerima usulan DPR tersebut, karena bisa menyakiti hati rakyat," ujar Yenny melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (15/4/2018).

(Baca juga: Porsi Terbesar Penambahan Anggaran DPR untuk Pembangunan Gedung Baru)

Menurut Yenny, kenaikan anggaran tidak sebanding dengan kinerja legislasi dan target Program Legislasi Nasional Prioritas.

Pada tahun 2017, kata Yenny, DPR hanya mampu mengesahkan lima undang-undang, di luar RUU kumulatif terbuka, dari target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 53 RUU.

Rendahnya kinerja legislasi juga dibaregi dengan buruknya citra DPR karena pimpinan dan anggota DPR yang bermasalah hukum.

"DPR RI pada masa 2015-2019 menciptakan sejarah karena dalam satu priode sempat berganti ketua beberapa kali," tuturnya.

"Hal ini juga menunjukkan ketidakefektifan politik di DPR. Akibatnya masyarakat tidak akan pernah percaya dengan DPR RI apalagi ingin menambah fasilitas. DPR seharusnya malu mengusulkan kenaikan anggaran tersebut," kata Yenny.

(Baca juga: Anggaran Kerja DPR Tahun 2019 Bertambah Sekitar Rp 2 Triliun)

Diketahui usulan kenaikan anggaran tahun 2019 bukanlah yang pertama kalinya terjadi.

Pada 2006, 2009, 2014, 2016, dan 2018, DPR juga mengusulkan penambahan gedung baru. Bahkan di tahun 2009 DPR tidak menambahkan fasilitas berupa gym dan kolam renang.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anton Sihombing menyampaikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran DPR tahun 2019 sebesar Rp 7.721.175.861.000.

Anton menjelaskan, anggaran terebut dibagi menjadi dua bagian. Pertama untuk satker Dewan sebesar Rp 4.864.569.519.000.

Anggaran untuk satker dewan diperuntukkan untuk dua program, yakni program pelaksanaan fungsi sebesar Rp 926.701.869.000 dan program penguatan kelembagaan DPR sebesar Rp 3.937.867.650.000.

Kedua, untuk satker Setjen DPR, anggaran yang diusulkan sebesar Rp 2.856.606.342.000. Besarnya anggaran tersebut digunakan untuk membiayai dua program.

Sebanyak Rp 2.788.220.591.000 untuk program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sisanya sebesar Rp 68.385.751.000 digunakan untuk program dukungan keahlian fungsi dewan.

"Kami semua berharap usulan ini disetujui di Rapur dan disampaikan ke pemerintah," kata Anton.

Anton menilai kenaikan anggaran tersebut wajar mengingat adanya rencana penambahan gedubg tahap kedua, penambahan akomodasi atau rumah bagi 15 anggota dewan periode berikutnya, penambahan dan penambahan anggaran untuk alat kelengkapan dewan (AKD).

Kompas TV Fitra merilis temuan sejumlah potensi politisasi anggaran pendapatan belanja daerah jelang Pilkada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com