Kompas.com - 14/04/2018, 09:39 WIB
Kompas TV Golkar juga menyambut baik jika PKS benar akan bergabung dengan koalisi Gerindra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengakui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpeluang besar menjadi presiden di 2024.

Peluang itu terbuka apabila Prabowo mau menerima tawaran untuk menjadi calon wakil presiden Joko Widodo di pilpres 2019.

"Kalau ambisi pribadi, beliau terima saja lah jadi cawapres Jokowi. Lima tahun lagi jadi Presiden kan. Karena seluruh survei, kalau Jokowi Prabowo bersatu, selesai itu barang," kata Andre kepada Kompas.com, Sabtu (14/4/2018).

Namun, Andre menegaskan bahwa Prabowo ingin menjadi Presiden bukan karena ambisi pribadi. Menurut dia, Prabowo ingin maju sebagai capres karena gelisah dengan kondisi masyarakat yang ekonominya makin sulit saat ini.

"Kalau ambisi pribadi, cari aman saja, ikut Pak Jokowi, duit enggak keluar, duduk jadi wapres, abis itu jadi Presiden. Tapi bukan karena ambisi," tegas Andre.

Oleh karena itu, lanjut Andre, Prabowo langsung menolak dengan tegas saat Jokowi menawarkan dirinya menjadi cawapres.

Andre pun membantah Prabowo pernah mengirim utusan ke Istana untuk menanyakan apakah tawaran posisi cawapres masih berlaku.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi mengungkapkan, Jokowi sempat menanyakan pendapatnya jika ia menggandeng Prabowo sebagai cawapres pada Pilpres 2019.

Romi mengaku menyambut baik ide Jokowi tersebut.

Prabowo, kata Romi, juga mengapresiasi tawaran Jokowi. Romi mengungkapkan, saat itu Prabowo merasa terhormat karena mendapatkan tawaran dari Jokowi untuk menjadi cawapres.

Ia mengatakan, dua pekan yang lalu, Prabowo mengirim utusan ke Jokowi untuk menanyakan kelanjutan tawaran cawapres.

Namun, kata Romi, Jokowi belum bisa menjawab karena masih harus mendengar masukan dari semua ketua umum parpol yang beberapa di antaranya masih berada di luar negeri atau masih disibukkan urusan partai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Nasional
Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

Nasional
Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Nasional
UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

Nasional
KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

Nasional
UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

Nasional
'Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?'

"Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.