Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy Blak-blakan soal Dalang di Balik "Obor Rakyat" untuk Serang Jokowi

Kompas.com - 13/04/2018, 19:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengungkapkan asal muasal label komunis dan anti-Islam yang saat ini disematkan kepada Presiden Joko Widodo oleh lawan politiknya.

Romi, sapaannya, mengungkapkan dua label tersebut bermula sejak masa kampanye Pilpres 2014. Saat itu, Romi yang masih menjadi Sekjen PPP menjabat Wakil Ketua Bidang Strategi Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Saat itu, PPP masuk dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo-Hatta.

"Saya katakan dan saya tegaskan bahwa urusan prokomunis itu adalah betul-betul sebuah fitnah dan hoaks. Mengapa? Karena ketika Pak Jokowi diusung jadi Wali Kota Solo dua periode, tidak pernah ada isu demikian," kata Romi dalam pidato pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018).

"Bahkan partai yang sama juga mengusung Pak Jokowi pada Pilgub 2012, tidak muncul isu demikian. Mengapa demikian pada tahun 2014 posisinya berhadapan tiba-tiba muncul isu komunis. Itu artinya ini adalah rekayasa," kata Romi lagi.

Baca juga : Terdakwa Kasus Obor Rakyat: Kami Tidak Menyerang Pak Jokowi secara Pribadi

Romi melanjutkan, saat berkunjung ke Palu, dia ditanyai oleh salah seorang ulama di sana ihwal kemunculan label komunis dan anti-islam kepada Jokowi.

"Termasuk dua hari yang lalu kami bertemu dengan Habib Saggaf, Ketua Ulama Ormas Al Khairat, berpusat di Indonesia Timur. (Habib Saggaf tanya) 'Dek ngana (kamu) adalah orang yang berada di jantung pemenangan waktu itu," ujar Romi menirukan ucapan Habib Saggaf

Ia pun mengungkapkan saat itu di tim pemenangan Prabowo-Hatta terdapat banyak faksi, mulai dari yang resmi maupun tidak.

Kala itu, lanjut Romi, ada yang menyampaikan pikiran-pikiran produktif dan ada pula yang menyampaikan pikiran-pikiran provokatif untuk memenangkan Prabowo-Hatta.

"Di antara pemikiran provokatif yang muncul pada saat itu adalah bahwa Pak Jokowi adalah anak seorang tionghoa yang bernama Oey Hong Liong, dan dia adalah aktivis PKI. Itu dibuat, dibukukan, dibakukan ke dalam satu tabloid yang bernama Obor Rakyat," ungkap Romi.

Baca juga : Sasar Pondok Pesantren, Dua Terdakwa Obor Rakyat Andalkan Google

Namun, Romi menyatakan mereka yang membuat Obor Rakyat bukan bagian dari tim pemenangan dan relawan resmi. Romi menyebut mereka sekadar pendukung Prabowo-Hatta.

Romi juga mengaku diminta untuk mengedit Tabloid Obor Rakyat edisi pertama. Saat membaca kontennya, Romi mengaku langsung menolak sebab berisikan fitnah.

"Saya mengatakan ini fitnah. Kalau nanti Prabowo enggak menang kita bakal dapat masalah. Kalau menang bisa jadi dengan kekuasaan bisa ditutup hukumnya. Tetapi kalau kalah bisa cilaka kita. Maka saya enggak mau melakukan koreksi," ujar Romi.

Sehari sebelum pemungutan suara, Warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapat kiriman tabloid Obor Rakyat, Selasa (8/7/2014).KOMPAS.com/ Ahmad Winarno Sehari sebelum pemungutan suara, Warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapat kiriman tabloid Obor Rakyat, Selasa (8/7/2014).

Ia melanjutkan saat itu tabloid tersebut diproduksi sebanyak 1 juta eksemplar dan disebarkan ke 28.000 pondok pesantren serta 724.000 masjid di Pulau Jawa.


Romi bahkan mengetahui lokasi pencetakan tabloid tersebut namun enggan mengungkapkannya. Ia pun kembali menegaskan isi tabloid tersebut merupakan fitnah dan propaganda untuk menyerang Jokowi.

"Saya berada di jantung pertarungan itu dan saya baru kali ini cerita. Kenapa? Karena hari ini pertarungan politik sangat tidak sehat. Dan sudah sangat mengganggu keutuhan kita sebagai bangsa. Karena yang seperti ini harus kita luruskan," papar Romi.

"Masyarakat kita di bawah tidak tahu bahwa itu semua palsu karena melihat itu dibungkus melalui tabloid yang sangat rapi. Cetakannya bagus. Saya pun tahu dimana tabloid itu dicetak. Dimana dikirimkannya. Tetapi itulah yang terjadi pada pemilu 2014 yang lalu," lanjut dia.

Dua terdakwa dalam kasus ini, yakni Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, akhirnya divonis 8 bulan penjara.

Setiyardi merupakan Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat, sedangkan Darmawan adalah redaktur tabloid tersebut.

Mereka dianggap melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Joko Widodo melalui tabloid Obor Rakyat.

Tabloid Obor Rakyat memuat pemberitaan yang dianggap fitnah terkait isu SARA yang menyerang Jokowi pada Pemilu 2014 lalu. Tabloid ini disebarkan secara masif di beberapa pesantren di Pulau Jawa.

Kompas TV Golkar juga menyambut baik jika PKS benar akan bergabung dengan koalisi Gerindra.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com