Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy Blak-blakan soal Dalang di Balik "Obor Rakyat" untuk Serang Jokowi

Kompas.com - 13/04/2018, 19:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengungkapkan asal muasal label komunis dan anti-Islam yang saat ini disematkan kepada Presiden Joko Widodo oleh lawan politiknya.

Romi, sapaannya, mengungkapkan dua label tersebut bermula sejak masa kampanye Pilpres 2014. Saat itu, Romi yang masih menjadi Sekjen PPP menjabat Wakil Ketua Bidang Strategi Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Saat itu, PPP masuk dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo-Hatta.

"Saya katakan dan saya tegaskan bahwa urusan prokomunis itu adalah betul-betul sebuah fitnah dan hoaks. Mengapa? Karena ketika Pak Jokowi diusung jadi Wali Kota Solo dua periode, tidak pernah ada isu demikian," kata Romi dalam pidato pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018).

"Bahkan partai yang sama juga mengusung Pak Jokowi pada Pilgub 2012, tidak muncul isu demikian. Mengapa demikian pada tahun 2014 posisinya berhadapan tiba-tiba muncul isu komunis. Itu artinya ini adalah rekayasa," kata Romi lagi.

Baca juga : Terdakwa Kasus Obor Rakyat: Kami Tidak Menyerang Pak Jokowi secara Pribadi

Romi melanjutkan, saat berkunjung ke Palu, dia ditanyai oleh salah seorang ulama di sana ihwal kemunculan label komunis dan anti-islam kepada Jokowi.

"Termasuk dua hari yang lalu kami bertemu dengan Habib Saggaf, Ketua Ulama Ormas Al Khairat, berpusat di Indonesia Timur. (Habib Saggaf tanya) 'Dek ngana (kamu) adalah orang yang berada di jantung pemenangan waktu itu," ujar Romi menirukan ucapan Habib Saggaf

Ia pun mengungkapkan saat itu di tim pemenangan Prabowo-Hatta terdapat banyak faksi, mulai dari yang resmi maupun tidak.

Kala itu, lanjut Romi, ada yang menyampaikan pikiran-pikiran produktif dan ada pula yang menyampaikan pikiran-pikiran provokatif untuk memenangkan Prabowo-Hatta.

"Di antara pemikiran provokatif yang muncul pada saat itu adalah bahwa Pak Jokowi adalah anak seorang tionghoa yang bernama Oey Hong Liong, dan dia adalah aktivis PKI. Itu dibuat, dibukukan, dibakukan ke dalam satu tabloid yang bernama Obor Rakyat," ungkap Romi.

Baca juga : Sasar Pondok Pesantren, Dua Terdakwa Obor Rakyat Andalkan Google

Namun, Romi menyatakan mereka yang membuat Obor Rakyat bukan bagian dari tim pemenangan dan relawan resmi. Romi menyebut mereka sekadar pendukung Prabowo-Hatta.

Romi juga mengaku diminta untuk mengedit Tabloid Obor Rakyat edisi pertama. Saat membaca kontennya, Romi mengaku langsung menolak sebab berisikan fitnah.

"Saya mengatakan ini fitnah. Kalau nanti Prabowo enggak menang kita bakal dapat masalah. Kalau menang bisa jadi dengan kekuasaan bisa ditutup hukumnya. Tetapi kalau kalah bisa cilaka kita. Maka saya enggak mau melakukan koreksi," ujar Romi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com