Kompas.com - 13/04/2018, 17:24 WIB
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay dalam sebuah diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay dalam sebuah diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan masyarakat sipil menilai, ada diskriminasi terkait pelarangan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

UU Pemilu tidak secara jelas mengatur apakah seorang mantan napi diperbolehkan untuk ikut dalam pemilu legislatif (Pileg) 2019. Namun, persyaratan berbeda diterapkan terhadap calon presiden dan wakil presiden.

Menurut mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, hal itu menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu.

Baca juga : Pernah Dibui, M Taufik Tak Setuju KPU Larang Mantan Napi Jadi Caleg?

"Saya lihat ini ada ruang yang harus diisi, karena dalam UU Pemilu itu pengaturan terkait pembatasan terpidana ini beda-beda. Dalam UU Pemilu kan tidak hanya mengatur anggota DPR, DPRD dan DPD tapi juga mengatur presiden dan wakil presiden," ujar Hadar dalam sebuah diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).

Pasal 169 huruf d UU Pemilu mengatur salah satu persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden.

Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukam tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Baca juga : Bawaslu Tak Setuju Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut Pileg

Sementara, dalam Pasal 240 UU Pemilu, seorang mantan terpidana yang dipidana lima tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama ia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana.

"Lho kok terus tidak ada pelarangan bagi anggota DPR, padahal mereka sama-sama calon pemimpin. Sama-sama pentingnya mereka ini," kata dia.

Akibat adanya perbedaan syarat tersebut, kata Hadar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara pemilu memiliki kewenangan membuat pelarangan mantan napi korupsi ikut dalam Pileg 2019.

Ketentuan tersebut dapat diatur dalam PKPU agar syarat pencalonan dapat setara dan tidak diskriminatif.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Nasional
Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Nasional
KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

Nasional
Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Nasional
Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X