Kompas.com - 13/04/2018, 14:06 WIB
Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan KTP elektronik Setya Novanto mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (13/4). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan penasehat hukum. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO ATerdakwa Kasus Korupsi Pengadaan KTP elektronik Setya Novanto mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (13/4). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan penasehat hukum.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto menilai tuntutan 16 tahun penjara tidak adil baginya.

Menurut dia, tuntutan jaksa terhadapnya seharusnya setara dengan terdakwa dalam kasus lain, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Mallarangeng.

Hal itu dikatakan Novanto saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (13/4/2018).

"Seharusnya jaksa menjatuhkan tuntutan kepada saya yang tidak jauh berbeda dengan tuntutan terhadap terdakwa Andi Alfian Mallarangeng," ujar Novanto.

 

(Baca juga: Novanto Baca Puisi, Istri Mengusap Air Mata, Hakim Mengerutkan Dahi)

Dalam surat tuntutan, jaksa menuntut supaya Novanto membayar uang pengganti sebesar 7,4 juta dollar Amerika Serikat. Menurut jaksa, Novanto adalah pemilik sebenarnya dari uang tersebut.

Menurut jaksa, meskipun Novanto tidak menerima fisik uang secara langsung, Novanto dapat dikatakan sebagai beneficial owner, atau pemilik sebenarnya dari uang itu.

Dalam surat tuntutan, jaksa menggunakan yurisprudensi beberapa putusan pengadilan sebelumnya. Salah satunya, putusan terhadap Andi Mallarangeng dalam kasus korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

(Baca juga: Novanto Akui Ada Bagi-bagi Duit E-KTP, tapi Menolak Bertanggungjawab)

Menurut jaksa, meski Andi Mallarangeng tidak menerima uang secara langsung, atau melalui adiknya, dia dapat tetap diminta pertanggungjawaban pidana. Pada Juni 2014 lalu, Andi Mallarangeng dituntut 10 tahun penjara.

Novanto kemudian membandingkan tuntutan 16 tahun penjara yang disampaikan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Apabila jaksa berkesimpulan bahwa tidak menjadi soal apakah secara fisik uang tersebut diterima oleh saya atau tidak, maka seharusnya tuntutan kepada saya tidak jauh berbeda," kata Novanto.

Kompas TV Setya Novanto membacakan puisi dengan durasi 2,5 menit untuk menutup pembacaan nota pembelaan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Nasional
Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Nasional
Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Nasional
Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Nasional
Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina jika Sudah Divaksinasi Lengkap

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina jika Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Tersangka Kasus Indosurya

Polisi Lengkapi Berkas Tersangka Kasus Indosurya

Nasional
Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan 'Dome' Gedung Kura-kura

Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan "Dome" Gedung Kura-kura

Nasional
Penggunaan Masker Dilonggarkan, Gerindra: Masyarakat Lepas dari Kebosanan

Penggunaan Masker Dilonggarkan, Gerindra: Masyarakat Lepas dari Kebosanan

Nasional
ICJR Dorong Revisi KUHAP Menyusul Kematian Pemuda Makassar Usai Ditangkap Polisi

ICJR Dorong Revisi KUHAP Menyusul Kematian Pemuda Makassar Usai Ditangkap Polisi

Nasional
Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

Nasional
Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.