Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagal Dua Kali Pilpres, Prabowo Dinilai Sulit Hadapi Jokowi di 2019

Kompas.com - 12/04/2018, 19:09 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya memprediksi posisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan sulit dalam menghadapi Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Pasalnya, Prabowo tercatat sudah dua kali mencalonkan diri, yaitu di Pilpres 2009 sebagai cawapres Megawati dan di Pilpres 2014 sebagai capres. Namun, Prabowo gagal.

"Kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan brand, sebuah produk yang pernah di-launching dua kali dan gagal berturut-turut biasanya sulit untuk di-launching ketiga kalinya dan berhasil. Itu Pak Prabowo menurut saya," ujar Yunarto saat dihubungi, Kamis (12/4/2018).

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat ditemui di Setiabudi Building II, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2016).Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat ditemui di Setiabudi Building II, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2016).
Menurut Yunarto, posisi Prabowo akan lebih menguntungkan bila menjadi king maker dengan mengajukan calon lain. Misalnya, figur mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Belakangan mereka disebut-sebut sebagai calon kuat pendamping Prabowo. 

Baca juga : 3 Faktor Ini Buat Prabowo Belum Pasti Maju Pilpres 2019

Yunarto mengatakan, meski elektabilitas Gatot dan Anies saat ini masih rendah, namun ia menilai keduanya memiliki efek kejut yang tidak dimiliki oleh Prabowo.

Ia mencontohkan bagaimana Anies mampu mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya meyakini peluang Gatot dan Anies masih ada. Walaupun elektabilitasnya rendah ketika disurvei tapi dia bisa punya efek kejut, daya kejut yang tidak dimiliki oleh Prabowo. Jadi menurut saya faktor fresh itu sudah hilang dari Prabowo dengan kegagalan dua kali yang dialami dari dua pemilu," kata Yunarto.

"Itu menurut saya menarik untuk dikaji dalam konteks ingin memenangkan pertarungan dengan Jokowi yang tidak mudah," ucapnya.

Sementara jika dilihat dari sisi logistik, kata Yunarto, Gatot kemungkinan besar lebih siap daripada Anies.

Baca juga : Saat Prabowo Putuskan Kembali Jadi Capres...

Ia merujuk pada pernyataan mantan Kepala Staf Kostrad (Kas Kostrad) ABRI Kivlan Zen yang menyebut Gatot memiliki uang lebih banyak dibandingkan Prabowo.

Yunarto mengatakan faktor kesiapan logistik sangat menentukan menentukan seseorang ketika maju dalam pemilu.

"Celetukan Kivlan Zein menurut saya menyiratkan sesuatu bahwa Gatot jangan-jangan lebih siap secara logistik," tuturnya.

Keputusan untuk memajukan calon lain selain Prabowo tentu juga memiliki dampak negatif, terutama bagi Partai Gerindra.

Yunarto memastikan keputusan itu akan sangat berpengaruh pada elektabilitas Gerindra.

Namun, hal itu bisa diantisipasi jika Prabowo berhasil meyakinkan konstituennya bahwa Gatot dan Anies atau figur lain yang diusung merupakan bagian dari Partai Gerindra.

"Kecuali dia (Prabowo) bisa membalik posisi politik Gatot atau Anies di Gerindra dan dalam waktu cepat bisa dianggap sebagai kembang baru Gerindra dengan menempatkan Prabowo sebagai seorang king maker saja. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik bukan tidak mungkin terjadi win win solution," kata Yunarto.

Prabowo terima mandat

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya saat diberi mandat oleh partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Mandat tersebut diberikan Gerindra kepada Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerindra yang berlangsung di rumahnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4/2018).

"Prabowo Subianto menegaskan menerima mandat tersebut dan akan segera bergerak membangun koalisi pilpres. Prabowo memerintahkan seluruh kader turun bersama rakyat. Siang dan malam berjuang dengan rakyat," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani melalui keterangan tertulis, Rabu (11/4/2018).

Baca juga : Syarat PKS Usung Prabowo di Pilpres 2019, Cawapres Harus Kadernya

Muzani menyatakan sebanyak 34 ketua dewan pimpinan daerah (DPD) tingkat provinsi Partai Gerindra dan 529 ketua dewan pimpinan cabang (DPC) tingkat kabupaten menginginkan Prabowo maju sebagai capres.

Selain itu, dukungan juga datang dari 2.785 anggota DPRD kabupaten/kota dan 251 anggota DPRD tingkat provinsi, serta 73 anggota DPR asal Gerindra.

Sementara itu, dalam pidato pembukaan Rakornas, Prabowo menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai capres jika diberi mandat partainya.

Ia menyatakan dirinya pemegang mandat seluruh kader Gerindra di Indonesia.

Kompas TV Publik masih perlu menunggu hingga tenggat pendaftaran Pilpres pada Agustus 2018 nanti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com