Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Asisten Fredrich Sebut "Benjolan Bakpao" Jadi Bahan Lelucon

Kompas.com - 12/04/2018, 13:05 WIB
Abba Gabrillin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten advokat Yunadi and Associates, Achmad Rudiansyah dihadirkan sebagai salah satu saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Rudi bersaksi untuk terdakwa Fredrich Yunadi, yang merupakan mantan pengacara terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto.

Dalam persidangan, Rudi dikonfirmasi oleh jaksa seputar keterangan Fredrich kepada wartawan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau pada 16 November 2017 lalu. Saat itu, Fredrich menyebut bahwa ada benjolan sebesar bakpao di dahi Setya Novanto.

Rudi mengaku bahwa awalnya dia tidak mengetahui ada pernyataan seperti itu yang disampaikan Fredrich. Ia baru mengetahui kata-kata itu disampaikan Fredrich setelah ramai dibicarakan media massa.

"Saya tidak tahu, karena itu banyak lelucon," kata Rudi.

(Baca juga: Pengacara: Pelipis Novanto Benjol Segede Bakpao)

Jaksa KPK sempat menanyakan maksud Rudi mengenai kata-kata Fredrich sebagai lelucon. Menurut Rudi, yang ia maksudkan bahwa kata-kata atasannya itu dibuat sebagai lelucon oleh banyak orang.

Ia pun akhirnya mengetahui bahwa lelucon bakpao itu adalah kata-kata yang disampaikan Fredrich mengenai kondisi Setya Novanto pasca mengalami kecelakaan.

"Itu jadi bahan tertawaan di media, soal bakpao-bakpao itu," kata Rudi.

Meski sudah ramai di media, Rudi tidak mengonfirmasi kebenaran kata-kata itu kepada Fredrich.

(Baca juga: Fredrich: Eh, Bahasa Indonesia Saya Lebih Bagus dari Anda, Saya Sekolahnya Lebih Tinggi)

Kompas TV Berikut pernyataan pengacara terkait kondisi terakhir Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com