Kompas.com - 11/04/2018, 21:36 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bersiap menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra di Jakarta, Kamis (5/4). Dalam acara yang diselenggarakan secara tertutup tersebut Prabowo akan memberikan arahan dan pidato politiknya kepada seluruh kader Partai Gerindra yang hadir. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/18. MUHAMMAD ADIMAJAKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bersiap menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra di Jakarta, Kamis (5/4). Dalam acara yang diselenggarakan secara tertutup tersebut Prabowo akan memberikan arahan dan pidato politiknya kepada seluruh kader Partai Gerindra yang hadir. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/18.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengapresiasi Partai Gerindra yang memberikan mandat kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Moeldoko, jika Prabowo melaksanakan mandat tersebut,  akan terjadi kompetisi yang sangat baik dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Jadi kompetisi yang sangat bagus dalam konteks berdemokrasi. Bertandingnya, partnernya itu enak. Tanggapan saya hanya itu," ujar dia saat dijumpai di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Soal Prabowo selalu melontarkan kritik ke pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Moeldoko tidak terlalu mempersoalkannya. Menurut dia, kritik memang diperlukan di dalam demokrasi agar sebuah program kebijakan menjadi lebih baik.

Baca juga: Terima Mandat Gerindra, Prabowo Subianto Siap Maju sebagai Capres

"Kritikan itu bagus. Sepanjang itu lebih ke arah konstruktif, apalagi ada solusinya itu pasti dari Istana berterima kasih," lanjut dia.

"Kami tidak menganalisis (kritik Prabowo) itu ke mana, ke mana, tidak. Tapi intinya adalah selalu saya katakan, Istana memiliki keterbukaan yang sungguh-sungguh, menerima masukan berbagai pihak," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra memberikan mandat kepada Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden 2019.

Mandat tersebut diberikan Partai Gerindra kepada Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerindra di rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4/2018).

Baca juga : Anies Tak Mau Berandai-andai soal Peluangnya Jadi Cawapres Prabowo

Melalui keterangan tertulis, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, sebanyak 34 ketua dewan pimpinan daerah (DPD) tingkat provinsi dan 529 ketua dewan pimpinan cabang (DPC) tingkat kabupaten menginginkan Prabowo maju sebagai capres.

"Demikian pula 2.785 anggota DPRD kabupaten atau kota dan 251 anggota DPRD tingkat provinsi dan 73 anggota DPR juga menginginkan Prabowo maju capres," kata Muzani melalui keterangan tertulis, Rabu malam.

Muzani melanjutkan, atas dasar aspirasi tersebut, Gerindra secara resmi mencalonkan Prabowo sebagai capres. Hal itu, menurut dia, sekaligus memberikan mandat penuh untuk membangun koalisi dan memilih calon wakil presiden.

"Prabowo menerima mandat tersebut dan akan segera bergerak membangun koalisi pilpres. Prabowo memerintahkan seluruh kader turun bersama rakyat. Siang dan malam berjuang dengan rakyat," kata Muzani.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku siap menjalankan mandat dari partai untuk maju menjadi calon presiden di Pilpres 2019.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri

Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan 'Panggung' Baru

Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan "Panggung" Baru

Nasional
Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

Nasional
Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Nasional
Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Nasional
Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Nasional
Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nasional
Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Nasional
Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Nasional
Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Nasional
Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

Nasional
Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.