Pemerintah-DPR Tak Kompak Hadapi Uji Materi UU MD3, Ini Kata Penggugat

Kompas.com - 11/04/2018, 20:18 WIB
Ahli hukum tata negara Irmanputra Sidin di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAhli hukum tata negara Irmanputra Sidin di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Irmanputra Sidin menilai sikap pemerintah dan DPR terkait gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 menunjukkan sikap yang berbeda.

Menurut Irman, bila DPR menggebu-gebu meminta majelis hakim konsitusi menolak gugatan uji materi UU MD3, maka pemerintah cenderung gamang dan justru tidak meminta MK menolak uji materi tersebut.

"Ini artinya perkara ini sudah pelan-pelan memperlihatkan apa yang harus diputuskan oleh hakim," ujar Irman di Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

"Karena pihak pemerintah pun dengan DPR, tampaknya pemerintah tidak menolak terang-terangan gugatan kami ini," kata dia.

(Baca juga: Sidang Gugatan UU MD3, Hakim Nilai Pemerintah Gamang)

Dalam sidang lanjutan uji materi UU MD3, keterangan pemerintah tidak menyoal tiga pasal yang digugat ke MK, yakni Pasal 73, Pasal 122, dan Pasal 245 UU MD3.

Bahkan, pemerintah justru mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama memberikan masukan terkait dengan pengaturan perundang-undangan.

Di mata Irman, sikap pemerintah itu menandakan tidak adanya persetujuan yang sempurna terkait dengan UU MD3. Hal itu pun dinilai sinyal bagi hakim untuk mengambil putusan untuk membatalkan tiga pasal dalam UU MD3.

Sebelumnya, DPR mengaku kecewa dengan pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi III Arteria Dahlan usai sidang uji materi UU MD3 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

(Baca: Soal UU MD3, Anggota DPR Kecewa Pemerintah Beda Sikap di Hadapan MK)

Sebab, dalam sidang uji materi UU MD3, pemerintah berbeda sikap dengan DPR. Padahal keduanya adalah pihak tergugat dalam perkara tersebut.

"Ya kami hormati, memang tadi kami sangat kecewa," ujar Arteria di Gedung MK, Jakarta.

Arteria tak habis pikir mengapa pemerintah sama sekali tidak menjadikan Pasal 73, Pasal 122, dan Pasal 245 UU MD3 sebagai obyek keterangan di dalam persidangan. Padahal pasal-pasal tersebutlah yang menjadi obyek gugatan.

Bahkan, tutur dia, pemerintah justru mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah saat rapat bersama membahas UU MD3 dengan DPR.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X